Kementerian PUPR membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik dan pelindungan bencana bagi penyandang disabilitas melalui Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) III di Jakarta, Kamis (05/12/2019).

Rapat PAK III ini merupakan lanjutan dari PAK I dan PAK II yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR sebagai pemrakarsa RPP tentang aksesibilitas terhadap permukiman pelayanan publik dan pelindungan bencana bagi penyandang disabilitas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan tindak lanjut  persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan RPP dari Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-546/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/04/2019 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 513/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Keanggotaan PAK Penyusunan RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, bahwa RPP tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik, dan pelindungan bencana bagi penyandang disabilitas disusun guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap orang menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam bentuk kemudahan akses terhadap permukiman, pelayanan publik, dan pelindungan bencana.

“Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, Indonesia telah mengubah cara pandang terhadap disabilitas yang dahulu dimaknai dalam perspektif belas kasihan (charity based) saat ini telah berubah menjadi kesamaan hak asasi manusia (human right based),” ujar Anita.

Lanjut Anita, menyusun peraturan yang sempurna dan memuaskan semua pihak pasti sulit, tapi dicari yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas sehingga RPP dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam paparannya, Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR Putranta mengatakan, bahwa latar belakang penyusunan RPP ini adalah terbatasnya pemahaman dari pemangku kepentingan dalam mengakomodasi aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap program dan kegiatan. Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, bahwa penyusunan RPP harus selesai di tahun ini agar izin prakarsanya masih berlaku, karena jika sudah lewat tahun harus melalui izin prakarsa kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.

RPP ini memuat 3 materi utama yang telah diusulkan dan disepakati bersama dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, yaitu permukiman yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang materinya disusun oleh Kementerian PUPR, pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang materinya disusun oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Perhubungan, serta pelindungan bencana bagi penyandang disabilitas yang materinya disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (standbag.bangkim/ari)