Saat ini Pemerintah berupaya mendorong investasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman perbankan, kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, CSR, obligasi, pinjaman dari pusat, dan lainnya.

“Pemanfaatan berbagai alternatif pembiayaan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan investasi untuk pengembangan SPAM dan mempercepat pencapaian pelayanan air minum,” ungkap Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah  (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier dalam pidato pembukaannya pada acara Workshop Monitoring Evaluasi Investasi dan Kelembagaan di Medan, Kamis (05/12/2019).

Syafriel juga menambahkan, di tahun 2019 ini BPPW Sumatera Utara sedang menyusun profil kelembagaan pengelola SPAM di kabupaten/kota serta mendapat gambaran berbagai kemungkinan alternatif pembiayaan SPAM Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor air minum merupakan urusan wajib kabupaten/kota. Saat ini capaian akses air minum secara nasional pada tahun 2018 baru mencapai 61,29%. Pelayanan air minum masih harus diupayakan untuk mengejar sasaran target yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%.

Melihat kondisi pengelola SPAM yang masih belum efisien, Pemerintah mempunyai beberapa program untuk mengatasi isu dan masalah strategis terkait pengelolaan SPAM yaitu bantuan teknis penyehatan PDAM dan bantuan program fisik untuk optimalisasi SPAM yang sudah terbangun.

Turut hadir narasumber dari Direktorat PSPAM Ditjen Cipta Karya Riche Noviasari, Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sumut Popy Pradianty Hastuti, PPK Tata Laksana BPPW Sumut Pedoman Takari, PPK Air Minum Satker Wilayah I Hiskia Pasaribu. Peserta workshop berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, PDAM Kabupaten/Kota, dan UPTD Kabupaten/Kota Sumatera Utara. (BPPW Sumut/ari)