Pemindahtanganan aset Barang Milik Negara (BMN) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui proses hibah selama ini mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah adanya pengunaan aset BMN yang tidak tertib secara administrasi.

“Hibah BMN sangat penting, karena menjadi bukti adanya peningkatan kualitas laporan keuangan suatu kementerian/lembaga” kata Plt Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Setditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Darwanto, dalam sambutannya pada acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Proses Hibah BMN di Lingkungan Ditjen Cipta Karya di Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2019). 

Menurut Darwanto, pemindahtanganan terkait pelaksanaan hibah BMN menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya, karena itu prosesnya harus sesegera mungkin dilaksanakan, demi efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasian aset terbangun oleh Pemerintah Daerah. 

Darwanto mengatakan bahwa upaya pembenahan dan penertiban tata kelola BMN selama ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penertiban BMN, telah mendorong seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk lebih serius membenahi dan menertibkan tata kelola BMN dan barang milik daerah. 

“Kita semua bisa mengetahui bahwa beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meraih opini dari BPK dengan predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu upaya pengelolaan BMN yang baik akan menghasilkan dukungan opini yang baik pula, mengingat posisi BMN sangat strategis,” kata Darwanto. 

Darwanto menjelaskan, infrastruktur Ke-Cipta Karya-an yang dibangun selama ini lebih banyak merupakan aset terbangun untuk pemenuhan kebutuhan publik yang akan dikelola pemerintah daerah, karenanya diperlukan pemindahtanganan BMN dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah melalui proses hibah BMN. 

Darwanto mengatakan bahwa total BMN Ke-Cipta Karya-an yang masih harus dihibahkan senilai Rp62,3 triliun, dan hingga Oktober 2019, BMN yang telah diproses hibahnya telah mencapai Rp25,46 triliun. 

“Diperlukan upaya yang lebih giat lagi agar BMN yang belum terproses hibahnya, yaitu sekitar Rp36,84 triliun dapat segera diproses dan dituntaskan,” tutur Darwanto. 

Tujuan dari acara kegiatan tersebut adalah memberikan penjelasan kepada para petugas yang menangani BMN terkait pemindahtanganan BMN, mempercepat proses hibah BMN kepada pemerintah daerah, dan memberikan penjelasan kebutuhan dokumen persyaratan hibah yang diperlukan kepada Satker pengusul. 

Sedangkan sasaran dari kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen proses hibah BMN di lingkungan Ditjen Cipta Karya tersebut adalah tercapainya proses hibah BMN kepada Pemerintah Daerah, optimalisasi pemanfaatan bmn, dan terverifikasinya dokumen persyaratan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pspam/yss/ari)