Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas melalui Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) II di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Rapat PAK II dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR sebagai pemrakarsa RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rapat PAK II juga merupakan tindak lanjut persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan RPP ini dari Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-546/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/04/2019 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 513/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Keanggotaan PAK Penyusunan RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR Putranta mengatakan, PAK diharapkan dapat memfinalisasi materi RPP sehingga dapat ditindaklanjuti pada konsultasi publik dan rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR Didiet A. Akhdiat, setelah konsultasi publik akan ada penajaman substansi dan Rapat PAK II, dan selanjutnya RPP akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Desember minggu kedua.

RPP tersebut memuat tiga materi utama yang telah diusulkan dan disepakati bersama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, yaitu permukiman yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang disusun oleh Kementerian PUPR, pelayanan publik bagi penyandang disabilitas oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Perhubungan, serta pelindungan bencana bagi penyandang disabilitas yang materinya disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Didiet mengharapkan, Kementerian/Lembaga anggota PAK dan Organisasi Penyandang Disabilitas Anggota Koalisi Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat memberikan masukan guna penyempurnaan draft RPP.

“Selain itu, dapat menyepakati substansi draft RPP agar dapat dilakukan Konsultasi Publik dan diproses pengharmonisasian RPP ini di Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya diajukan penetapannya kepada Presiden. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa berdasarkan persetujuan izin prakarsa dari Presiden, penyusunan RPP ini harus diselesaikan pada tahun 2019,” tutur Didiet.(ditPKP)