Tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang mengalami reklasifikasi dari desa ke kota, serta urbanisasi (migrasi dari desa ke kota) dan menyebabkan kesenjangan antar wilayah, bahkan kemiskinan. Kekumuhan muncul dari masalah tersebut. Untuk itu, penanganan permukiman kumuh bertujuan menyediakan infrastruktur permukiman. Dengan demikian, diharapkan luasan permukiman kumuh akan turun dan dapat terwujud kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholders, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Rabu (16/10/2019).

Pada kesempatan tersebut, Didiet memaparkan tentang bagaimana penanganan kumuh di program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), konsep KOTAKU, berbagai kegiatan yang dilakukan KOTAKU bagi penanganan kumuh di Indonesia, serta sejumlah praktik baik program KOTAKU dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Permasalahan kumuh selalu menjadi masalah yang dihadapi di kota besar. Tak hanya Indonesia, tapi juga negara berkembang lainnya di dunia. Pertambahan jumlah penduduk di kota besar adalah pemicu utama munculnya kekumuhan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini mengakibatkan turunnya kesejahteraan akibat daya dukung lingkungan yang semakin rendah. Penanganan permukiman kumuh merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011.

“Selain itu, penanganan kumuh juga menjadi target dan cita-cita bersama yang dituangkan dalam sasaran pokok pembangunan nasional RPJPN 2005-2025, menjadi bagian dari Suistainable Development Goals (SDGs) serta National Urban Agenda. Tanggung jawab penanganan kumuh tidak mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) saja, melainkan juga dunia usaha (swasta), Non-Government Organization (NGO), akademisi, serta masyarakat secara umum,” tutur Didiet.

Dalam hal ini UNS Fakultas Teknik Jurusan PWK Kota Surakarta memiliki ketertarikan dan concern terhadap penanganan kumuh di Indonesia. Seperti disampaikan Kepala Program Studi S1 Perencanaan Wilayah Fakultas Teknik UNS Winny Astuti. Menurut Winny, perguruan tinggi seharusnya memiliki andil besar dalam penanganan kumuh. Terlebih jurusan PWK harus tahu betul bagaimana penanganan kumuh di Indonesia, apa saja kendala yang dihadapi, sehingga ke depan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi penanganan kumuh di Indonesia dan menjadi bagian dari solusi.

Winny menambahkan, pemilihan tema kuliah umum Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui KOTAKU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa program KOTAKU merupakan bagian penting dalam penanganan kumuh di Indonesia. Harapannya, dengan mengenal program KOTAKU, mahasiswa belajar bagaimana penanganan kumuh yang dilakukan di Indonesia.

Lebih lanjut, UNS Fakultas Teknik Jurusan PWK berharap program KOTAKU tidak hanya menjadi jalan bagi mahasiswa untuk mengenal penanganan kumuh di Indonesia. Ke depan, harapannya, ada kerja sama nyata yang dilakukan antara UNS dengan program KOTAKU. Bisa saja diawali dengan keterlibatan mahasiswa UNS dalam perencanaan wilayah di lingkup keresidenan Surakarta. (Jateng/ari)