Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau mengadakan Workshop Pemberdayaan Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (07/10/2019).

Acara dihadiri Kepala BPPW Riau, Kasi Kelembagaan Subdit Standardisasi Kelembagaan Direktorat PSPAM, Kasi Perencanaan BPPW Riau, Kasatker Prasarana Permukiman Provinsi Riau, Kasubbag Tata Usaha BPPW Riau, PPK PSPAM, PPK PSLP, PPK PSPPOP, PPK PKP BPPW Provinsi Riau, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Direktur PDAM, serta Kepala UPTD se-Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tujuan dari workshop tersebut yaitu untuk menyosialisasikan NSPK bidang air minum kelembagaan air minum, potensi alternatif pembiayaan, dan kebijakan PSPAM.

Dalam arahannya sekaligus membuka acara, Kepala BPPW Riau Ichwanul Ihsan mengatakan, penyediaan akses aman air minum dalam rangka pemenuhan hak asasi rakyat atas air merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi negara. Hal ini diamanahkan oleh UUD 1945. Amanah tersebut tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan arah 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0 ha kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi.

“Kementerian PUPR melalui Visium Kementerian PUPR tahun 2030 telah menargetkan 100% smart living (hunian cerdas) yang di dalamnya mencakup target 100-0-100 sebagimana disebutkan pada RPJM,” ujar Ichwanul.

Di samping itu, Ichwanul menambahkan pelayanan air minum melalui akses aman ini juga harus memenuhi prinsip 4K, yaitu kualitas sesuai standar yang ditetapkan, kuantitas yang mencukupi, kontinuitas selama 24 jam, dan keterjangkauan. Menurutnya, masih rendahnya cakupan layanan air minum bukan hanya refleksi dari kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada, namun juga disebabkan pengelolaan yang kurang efektif dan keefisien. Adanya infrastruktur SPAM yang sudah dibangun namun belum dapat dikelola dengan baik dan terbatasnya SDM yang dimiliki lembaga pengelola, baik dari segi jumlah maupun kompetensi di bidang pengelolaan SPAM.

“Keberlanjutan pengelolaan SPAM sangat ditentukan oleh kinerja lembaga pengelola atau pelaksana penyelenggaraan SPAM. Untuk itu, UPTD harus memposisikan dirinya agar mampu beroperasi secara efektif dan efisien melalui manajemen internal yang kuat serta SDM berkompeten,” tutur Ichwanul.

Ichwanul juga berharap dukungan Pemerintah melalui penyelenggaraan SPAM yang mampu mendorong Pemerintah Daerah dan penyelenggara SPAM lainnya di daerah sebagai lokomotif pelayanan air minum di Indonesia. (Harfa/BPPWRiau/ari)