Sebagai badan usaha, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berkewajiban untuk memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dengan tarif yang terjangkau kepada pelanggannya. Sebaliknya, setiap pelanggan PDAM berkewajiban untuk membayar pelayanan yang diterimanya secara tepat waktu dan menjaga sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sayangnya, hak dan kewajiban tersebut belum dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak pelanggan air minum sebagai bukti komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Peningkatan Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), dari 209 PDAM sehat, kurang dari 10% yang mempunyai perjanjian pelanggan. Mengingat jumlah PDAM di seluruh Indonesia ada 391 PDAM, maka dapat dirata-rata bahwa hampir  90% PDAM belum memiliki perjanjian pelanggan. Selama ini, mayoritas PDAM masih menggunakan Surat Permohonan Langganan (SPL) sebagai dasar perjanjian dengan pelanggannya.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota BPPSPAM unsur Pelanggan Aji Setya Budi dalam acara Workshop Evaluasi Pemenuhan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara PDAM dan Pelanggan, Selasa (07/08/18) di Jakarta.

“Dari hasil evaluasi BPPSPAM, dari 209 PDAM sehat, kurang dari 10% yang mempunyai perjanjian pelanggan. Mengingat jumlah PDAM ada 391, maka dapat diartikan hampir  90% PDAM belum memiliki perjanjian pelanggan,” kata Aji.

Untuk itu, BPPSPAM sangat mengapresiasi PDAM-PDAM yang telah menerapkan prinsip keseimbangan hak dan pelanggan dalam pelayanannya. Beberapa PDAM yang telah menerapkan prinsip keseimbangan hak dan pelanggan dalam pelayanannya, yaitu PDAM Kota Depok, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Surabaya, PDAM Kabupaten Lebak, PDAM Kota Cilegon, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Klaten, PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kota Bekasi, PDAM Kota Tangerang, dan PDAM Kota Surakarta.

"Bagi PDAM yang telah memiliki perjanjian pelanggan, maklumat pelayanan, dan standar pelayanan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Dan kami berharap mereka ini berkenan untuk menularkan ilmunya ke PDAM lain yang wilayahnya berdekatan," lanjut Aji.

Sebagai badan yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggaraan dengan pelanggan, BPPSPAM menghimbau  agar PDAM yang belum mempunyai perjanjian pelanggan dapat segera membuat perjanjian pelanggan atau menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pelanggan dalam SPL-nya. Salah satu tindakan awal yang mudah dalam menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pelanggan adalah memberikan penjelasan secara rinci isi dari form SPL kepada pelanggan saat mereka mengisi formulir isian SPL.

Selain perwakilan dari PDAM, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Direktur Pengembangan SPAM Kementerian PUPR, Perpamsi, Forum Pelanggan Air Minum Nasional (Forpamnas) dan Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (el/Aj/ari)