Tantangan besar dalam mencapai 100% akses aman air minum adalah terkait besarnya kebutuhan pendanaan. Kebutuhan pendanaan tahun 2015-2019 untuk mencapai akses universal air minum adalah sebesar Rp. 253,8 triliun. Untuk mencapai besaran pendanaan sebesar itu, beberapa sumber pendanaan yang dapat diakses untuk mencapai akses universal air minum dan sanitasi layak adalah APBN, APBD, Badan Usaha, perbankan, CSR, swadaya masyarakat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan SPAM yang diwakili oleh Kasubdit Perencanaan Teknis Mieke Kencana Wulan, dalam Workshop Evaluasi Penyelenggaraan DAK Bidang Air Minum TA 2018 dan Perencanaan Kegiatan DAK Bidang Air Minum TA 2019, Senin (09/07/2018) di Surabaya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,” tutur Mieke.

Lanjut Mieke petunjuk teknis dan petunjuk operasional ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota penerima alokasi DAK Bidang Air Minum dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Bidang Air Minum di wilayahnya. Mengacu pada data e-Monitoring DAK Infrastruktur Kementerian PUPR, selama kurun waktu 3 tahun, yaitu dari TA 2015-2017, jumlah alokasi DAK Bidang Air Minum telah mencapai sekitar Rp. 4,3 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan data e-Monitoring per tanggal 4 Juli 2018, rata-rata pencapaian nasional pelaksanaan DAK Bidang Air Minum TA 2015–2017 adalah 84,44% untuk progres fisik dan progres keuangan sebesar 78,12%. Sedangkan untuk progres penyerapan anggaran DAK Bidang Air Minum TA 2018 per tanggal 4 Juli 2018 masih di bawah 10%, padahal batas akhir pencairan tahap 1 menyisakan waktu hanya sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.

Progres kegiatan DAK Bidang Air Minum TA 2015-2017 yang belum mencapai 100% dan masih rendahnya penyerapan anggaran DAK Bidang Air Minum TA 2018 menunjukkan masih adanya kendala yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK Bidang Air Minum pada periode tahun 2015-2018.

“Satuan Kerja Pengembangan SPAM provinsi yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan program DAK oleh kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang Air Minum. Satuan Kerja PSPAM provinsi sebagai Pembina teknis di tingkat daerah memiliki peran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pasca pelaksanaan,” ujar Mieke.

Pada tahap perencanaan, peran Satker PSPAM provinsi dapat memberikan informasi terkait menu kegiatan serta lokasi prioritas DAK Bidang Air Minum, serta memastikan usulan dari kabupaten/kota telah sesuai dengan menu kegiatan dan lokasi prioritas yang ditetapkan. Pada tahap ini pihak Satker juga melakukan verifikasi terhadap Usulan Rencana Kegiatan (URK). Peran Satker PSPAM provinsi pada tahap pelaksanaan yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, menginventarisir permasalahan yang ada, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah pelaksana DAK Bidang Air Minum. Pada tahap pasca pelaksanaan, Satker PSPAM provinsi melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan dan pelaksanaan DAK Bidang Air Minum ke depan di kabupaten/kota terkait.

“Melalui kegiatan ini, saya harapkan kepada seluruh Satker PSPAM provinsi dapat mengetahui dan memahami peran mereka dalam penyelenggaraan DAK Bidang Air Minum, sehingga dapat menghasilkan infrastruktur DAK Bidang Air Minum yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat,” tutup Mieke. (rentek air minum/ari)