PPK Randal PIP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan Workshop Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2019 dan Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018, di Ternate, beberapa waktu lalu.

Dalam pedoman tata kelola perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman di lingkungan Ditjen Cipta Karya menyebutkan bahwa Randal PIP memiliki tugas untuk melakukan fungsi koordinasi dengan para pelaku kegiatan perencanaan dan pengendalian di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melalui kegiatan fasilitasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan pelaporan dalam setiap tahapan perencanaan, pengendalian, serta penyelenggaraan program infrastruktur permukiman.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, melalui Kepala Bidang Safie Baay, menyampaikan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

"Berkenaan dengan hal tersebut, Randal PIP Provinsi memiliki peran strategis sebagai quality assurance dalam perencanaan program bidang Cipta Karya di tingkat provinsi melalui kegiatan penelaahan, keterpaduan, serta sinkronisasi antara usulan program/kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait lokasi prioritas nasional dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi terkait lokasi prioritas provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya," ujar Safie.

Safie menambahkan, satu poin penting dalam workshop ini adalah antara Randal PIP dan Satker Sektor Provinsi mengindentifikasi kesesuaian usulan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) terhadap lokasi prioritas nasional ke dalam Memorandum Program (MP) kabupaten/kota. (randal maluku utara/ari)