Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan hibah aset Barang Milik Negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman sebanyak 764 aset kepada Pemerintah Daerah serta yayasan atau lembaga. Aset BMN tersebut diserahkankan kepada 176 penerima hibah yang terdiri dari 8 Pemerintah Provinsi, 32 Pemerintah Kota, 135 Pemerintah Kabupaten, serta 1 yayasan (Mangkunegara Surakarta) di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengungkapkan, BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah. Pengeolaan BMN sangat perlu dilakukan, karena pengelolaan tersebut sebagai bentuk pengawasan pekerjaan yang sudah dimandatkan masyarakat kepada pemimpin negara. Salah satu bentuk dari pengelolaan BMN adalah pemindahtanganan atau penyerahan aset.

“Kami harap Pemerintah Daerah atau penerima hibah dapat menggunakan secara baik dan optimal aset-aset BMN yang diserahkan, sehingga aset tersebut segera dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah,” ujar Sri Hartoyo.

Aset BMN yang diserahterimakan mempunyai total nilai perolehan mencapai Rp. 1,32 triliun  yang mencakup bidang air minum sebanyak 348 aset senilai Rp. 625,4 miliar, bidang penyehatan lingkungan permukiman sebanyak 114 aset senilai Rp. 292,3 miliar, bidang pengembangan kawasan permukiman sebanyak 63 aset senilai Rp. 107,6 miliar, bidang penataan bangunan sebanyak 88 aset senilai Rp. 278,2 miliar dan bidang tanggap darurat permukiman sebanyak 99 aset senilai Rp. 17,5 miliar. Perolehan aset tersebut bersumber dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya atas aset yang selesai dibangun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2016.

“Kebijakan serah terima BMN ini merupakan suatu bentuk tertib administrasi terhadap pengelolaan barang milik negara atau daerah serta wujud sinergitas program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Sri Hartoyo.

Penyerahan aset BMN bukan berarti putusnya kegiatan bersama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah, akan tetapi dilakukannya peningkatan nilai manfaat dari aset yang telah diserahkan. Aset tersebut merupakan aset pemerintah yang harus dimanfaatkan secara baik, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Serta sebagai stimulan bagi kegiatan lain yang dapat dikembangkan menjadi suatu pelengkap sistem pelayanan kepada masyarakat.

“Ke depannya, sebagai tindak lanjut penyerahan aset tersebut agar penerima aset mencatat aset sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan kota, serta memelihara, mengoperasikan, melakukan perawatan melalui APBD, serta dapat memanfaatkan dan mempergunakan barang tersebut sesuai dengan peruntukannya,” tutur Sri Hartoyo.(kompuck)