TVC City Changer NEW!                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Penerapan SAK-ETAP Akan Permudah Laporan Keuangan PDAM

20/09/2011 Share Facebook Twitter

Penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) akan mempermudah PDAM dalam menyusun laporan keuangan. SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum, dimana  pengaturan dan penghitungan akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah kebawah. Dengan penggunaan sistem ini maka PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kemen PU Rachmat Karnadi mengingatkan PDAM bahwa sistem ini harus mulai diterapkan oleh PDAM mulai Januari 2012 mendatang.

“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka PDAM bisa mendapatkan status disclaimer. Hal ini merupakan masalah serius dan harus diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi terkait sistem tersebut kepada PDAM,”  kata Rachmat Karnadi saat membuka Konsinyasi  Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung, Senin (19/9).

Untuk mempercepat penerapan SAK-ETAP ini, BPPSPAM dan Dit.PAM Ditjen Cipta Karya dengan dibantu oleh Tim Penyusun BPKP, Perpamsi dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan beberapa  PDAM melakukan Konsinyasi  Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung selama lima hari. konsinyasi ini bertujuan untuk merampungkan  Draft Petunjuk Teknis Penerapan SAK ETAP PDAM yang sebelumnya telah disusun oleh BPKP.

Rachmat berharap, SAK-ETAP dapat diterapkan secepatnya pada penyusunan laporan keuangan PDAM.  Rencananya, akhir tahun ini, tim sosialisasi yang merupakan kerjasama gabungan antara Dit.PAM, BPPSPAM, BPKP, dan Kemendagri akan melakukan sosialisasi kepada PDAM se Indonesia secara regional. Sehingga di tahun 2012 nanti diharapkan seluruh PDAM di Indonesia sudah melakukan pencatatan laporan keuangan yang berbasis SAK-ETAP.

Sementara itu,  Direktur Implementasi SAK IAI Yakub mengatakan, mulai tahun 2012 sistem audit yang akan dilakukan oleh BPKP akan berbeda tergantung sistem akuntansi yang digunakan. Perusahaan yang menerapkan sistem SAK Umum dan ETAP akan dinilai dengan menggunakan kriteria yang berbeda. Untuk itu, ia menganjurkan PDAM untuk segera memberikan pemberitahuan bahwa SAK yang digunakan menggunakan sistem SAK-ETAP.

“Keunggulan dari  SAK-ETAP ini adalah tidak mengatur hal-hal yang aneh. Semua transaksi diatur dalam buku yang tidak tebal, hanya mengatur transaksi yang umum dan tidak mengenal yang namanya akuisisi. Aturan itu juga tidak banyak berubah dalam lima tahun mendatang,” katanya.

Sebagai informasi, pemberlakuan SAK-ETAP ini adalah kewenangan organisasi profesi (IAI). Sehingga terkait dicabut atau tidaknya SK Menteri maupun Kepmen Otda Nomor 8 tahun 2000 mengenai Pedoman Akuntansi PDAM, SAK-ETAP tetap akan berlaku per  1 Januari 2012.  SAK-ETAP ini merupakan bagian dari SAK yang telah disepakati dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diikuti oleh 20 negara. (dvt)

Berita Terkait Komentar