TVC City Changer NEW!                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

13 PDAM Akan Lakukan Penyesuain Tarif

19/09/2011 Share Facebook Twitter

Sebanyak 13 PDAM akan melakukan penyesuaian tarif dalam rangka penerapan tarif Full Cost Recovery (FCR) dan juga amanat dari Permendagri No.23/2006 tentang Tarif Air PDAM se-Indonesia. Tiga diantaranya telah melakukan penyesuaian tarif pada tahun 2011 ini, yaitu  PDAM Sumedang (Tirta Medal), PDAM Pematang Siantar dan PDAM Purbalingga. Sementara sisanya sedang dalam proses mediasi serta penyempurnaan business plan yang difasilitasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) KemenPU. PDAM yang telah dalam proses tersebut yaitu, PDAM Sukabumi, Kepri, Tanah Laut, Palangkaraya, Banyumas, Tabanan, Klungkung, Purbalingga, Madiun, Pangkep dan PDAM Medan Tirtanadi.

Kabid Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM Siti Bellafolijani mengatakan, ke 13 PDAM tersebut merupakan hasil penjaringan yang dilakukan oleh BPPSPAM beberapa waktu sebelumnya. Dari hasil penjaringan tesebut, dikelompokkan lagi sesuai dengan kriteria yang ada untuk dilakukan pendampingan oleh BPPSPAM.

Menurut Siti, kebanyakan  PDAM yang terjaring belum memiliki business plan yang komprehensif baik terkait dengan aspek teknis, keuangan dan juga SDM yang berujung pada tidak sesuainya tarif yang diberikan. Dengan dilakukan pendampingan oleh BPPSPAM diharapkan PDAM tersebut memiliki rencana kerja  yang jelas, terukur dan akuntabel.

“Fungsi kita selaku fasilitator akan mendampingi PDAM dalam melakukan mediasi baik ke Walikota, DPRD maupun LSM terkait dengan penyesuaian tarif. Selain itu, kami juga akan terus melakukan fasilitasi untuk penyusunan business plan kepada PDAM,” kata Siti Bellafolijani di sela-sela acara Evaluasi dan Monitoring Penerapan NSPK di Bandung, Senin (19/9).

Sebagai informasi, proses penyesuaian tarif PDAM melalui beberapa tahapan,  salah satu diantaranya adalah adanya persetujuan dari Walikota/Bupati setempat serta persetujuan DPRD. Dengan adanya business plan atau rencana kerja yang jelas dari PDAM akan dapat menyakinkan para stakeholder tersebut terkait tarif yang akan diberlakukan.

Dalam acara Evaluasi dan Monitoring Penerapan NSPK yang diadakan di Bandung, BPPSPAM melakukan pendampingan dan juga evaluasi kepada tiga PDAM,  yaitu PDAM Kabupaten Sukabumi, Sumedang dan PDAM Tirta Nadi Sumatera Utara terkait penyesuaian tarif. Menurut Siti, ketiga PDAM tersebut  sangat mendesak  untuk diberikan pendampingan dan monitoring karena sudah lama tidak melakukan penyesuian tarif.

Beleid Baru tentang SPAM

Di tempat terpisah, BPPSAM saat ini tengah menggodok berbagai aspek-aspek terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memerlukan perubahan atau peraturan baru. Beberapa diantaranya adalah definisi perkotaan dan perdesaan yang beragam, prosentase wilayah pelayanan air minum, definisi-definisi PDAM , jam operasi PDAM dan pendanaan air baku.

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi, para Advisor dan  konsultan individu dari BPPSPAM,  Kabid Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM Siti Bellafolijani dan Kabid  Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Adi Susetyo .

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Karnadi mengatakan, saat ini banyak kasus-kasus di lapangan tentang SPAM yang memerlukan penyelesaian. Contohnya,  terkait cakupan pelayanan antara Cimahi dan Bandung, dimana terdapat klaim yang berbeda antara keduanya, selain itu masalah kapasitas IPA di Semarang yang kurang termanfaatkan dengan baik sementara PDAM tidak memperdulikannya.  

“Hal-hal semacam ini perlu ada penyelesaian dan aturan yang jelas. Hasil diskusi dan masukan terkait isu-isu SPAM ini nantinya akan kita berikan kepada pemerintah atau Menteri PU sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk pembuatan aturan baru,” kata Rachmat. (dvt)

Berita Terkait Komentar