Ditjen Cipta Karya - Jl. Pattimura No. 20. Jakarta Selatan, 12110. Phone/Fax. (021)72796578
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Workshop Penajaman RPIJM Bidang Cipta Karya

23/05/2011 Share Facebook Twitter

Seiring dengan perkembangan isu-isu strategis , baik nasional maupun global, serta untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah, diperlukan penajaman RPIJM melalui penyempurnaan pedoman penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Proses penajaman RPIJM dilakukan secara top down dan bottom up, dengan menjaring masukan dari pemerintah daerah sebagai pelaku/instansi RPIJM di daerah. Dimana, antara top down dan bottom up tersebut harus ada titik temu.

Demikian dikatakan Setditjen Cipta Karya Susmono saat membuka acara Workshop Penajaman RPIJM Bidang Cipta Karya di Jakarta, Senin (23/5). Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh para Kasubdit di Lingkungan Ditjen CK, serta para Kasatker Randal yang telah menyusun RPIJM dengan baik.

Menurut Susmono, dalam meningkatkan kualitas dokumen RPIJM, saat ini Ditjen Cipta Karya terus melakukan pendampingan dalam hal bantuan teknis penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). SPPIP diharapkan dapat memberikan masukan arahan pembangunan sektor dalam RPIJM.

Disisi lain, saat ini sedang disiapkan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) oleh Kementerian PU yang akan mencakup semua sektor infrastruktur termasuk infrastruktur permukiman. Selain itu, RPIJM bidang Cipta Karya juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN dan RPJMD). 

“Tentunya diharapkan RPI2JM ini memberikan masukan terhadap RPIJM bidang Cipta Karya.  Saya berharap Satker Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Provinsi dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RPIJM dengan mengacu pada prinsip tersebut di atas, sehingga dapat ditingkatkan kualitas RPIJM Kabupaten/Kota,” katanya.  

RPIJM bidang Cipta Karya diperlukan untuk beberapa tujuan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di daerah. RPIJM juga berungsi untuk mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu dan sebagai dokumen kelayakan kerjasama program dan anggaran pembangunan bidang Cipta Karya di daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/kota.

Sampai saat ini, jumlah kabupaten/kota yang telah menyusun RPIJM mencapai 469 kabupaten/kota, yaitu 95% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kota/kabupaten di Pulau Sumatera yang telah memiliki RPIJM sebanyak 95%, 83% di Pulau Jawa, 100% untuk Bali dan Nusa Tenggara, 97% Pulau Kalimantan, 95% Pulau Sulawesi dan untuk kawasan Maluku dan Papua sebanyak 95%. Secara kuantitas, hal ini sudah sangat baik namun belum cukup baik secara kualitas. (dvt)

Berita Terkait Komentar