Ditjen Cipta Karya - Jl. Pattimura No. 20. Jakarta Selatan, 12110. Phone/Fax. (021)72796578
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Perpres Bangunan Gedung Negara Segera Terbit

10/05/2011 Share Facebook Twitter

Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) menyangkut Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung Negara dalam sebulan ke depan. Draft Perpres tersebut sudah diserahkan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) kepada Presiden pekan lalu dan saat ini sudah di meja Sekretaris Kabinet. Seperti kita ketahui, peraturan tentang Bagunan Gedung saat ini masih dalam Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis PembangunanBangunan Gedung Negara.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Cipta  Karya Kementrian PU Budi Yuwono saat konferensi pers di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Gedung dan Lingkungan di Makassar, Selasa (10/5). Dengan Perpres tersebut maka pembangunan dan pemanfaatan gedung atau rumah milik negara yang didanai APBD di berbagai daerah harus menggunakan standar yang telah ditentukan. Menurut Budi, dengan perpres tersebut standar ruang kerja semua pejabat negara akan diatur, mulai dari luas, biaya pembangunan dan fasilitas perlengkapannya. "Rata-rata luas ruang kerja nanti 10m2, tergantung dia pejabat apa. Kita harapkan tidak ada lagi gedung-gedung bupati yang mewah dan megah, semua sudah ada aturannya,” katanya. Pejabat negara yang melanggar ketentuan tersebut nantinya akan dihukum sesuai dengan UU No.28/2002, PP No. 36/2005 dan sejumlah UU terkait lainnya. Perpres itu disusun karena APBD sejumlah daerah habis untuk membangun gedung dan rumah mewah, sementara kesejahteraan masyarakat terabaikan karena kekurangan dana. "Jadi, harus dirikan sesuai dengan asas manfaat yaitu efektif, efisien, hemat, patut dan tak berlebihan," tambahnya. Ia menambahkan, standar luas bangunan dan rumah negara di semua daerah akan sama meski dana yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara bangunan dan rumah yang sudah ada harus dilakukan pemeliharaan secara teratur. Tidak adanya standar ruang kerja pejabat terlihat dalam kisruh pendirian gedung baru DPR saat ini. Gedung yang semula direncanakan dibangun 36 lantai dengan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun kini menyusut menjadi 26 lantai dengan anggaran 777 milyar . (dvt)

Berita Terkait Komentar