Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Barat NEW!                         Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Timur                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

PU TINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN GEDUNG NEGARA

26/04/2011 Share Facebook Twitter

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya saat ini terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan bangunan gedung negara. Kebijakan yang diupayakan antara lain peningkatan kualitas pembinaan serta peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan para penyelenggara bangunan gedung negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Guratno Hartono ketika membuka acara Bantuan Teknis dan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Jakarta, Selasa (26/4). “Bangunan gedung negara merupakan aset milik negara untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan,” katanya.

Guratno menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tertulis bahwa “Wewenang Menteri PU mengatur Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara”. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Wewenang tersebut dilaksanakan oleh Direktorat PBL dengan menjalankan fungsi pemerintah yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terkait kegiatan pembinaan teknis bangunan gedung dan penataan lingkungan. Pembinaan tersebut termasuk memberikan bantuan dalam bentuk tenaga pengelola teknis kepada para satuan kerja (satker). Tenaga teknis tersebut ditunjang oleh tenaga ahli, baik itu bidang arsitek, elektro, bahkan hukum. “Oleh karena itu, keberadaan tenaga pengelola teknis dan tenaga ahli tersebut silakan dimanfaatkan,” kata Guratno.

Direktur PBL juga menegaskan, pengelolaan bangunan gedung (terutama gedung negara) haruslah mengacu kepada peraturan yang berlaku serta memperhatikan kewenangan pemerintah, sehingga dapat menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. “Permasalahan yang umum terjadi dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara antara lain biaya pembangunan yang belum terencana dengan baik, perencanaan bangunan gedung belum mengikuti standar luas kantor yang ditetapkan (berlebihan dan mewah), serta pentahapan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran,” jelasnya.

Guratno berharap acara bantuan teknis yang dikuti para pegawai satker, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta kuasa pengguna anggaran (KPA) dari berbagai instansi pemerintah tersebut dapat menjadi sarana sosialisasi serta forum komunikasi tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara. Ia juga berharap acara tersebut dapat meningkatkan kompetensi para pengelola teknis dalam melakukan tugas bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian, saling melengkapi informasi di antara saudara-saudara sekalian dan didapatkan kesamaan pemahaman terhadap peraturan per-UU-an di bidang bangunan gedung sehingga dapat meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara,” katanya. (ifn)

Berita Terkait Komentar