Ditjen Cipta Karya - Jl. Pattimura No. 20. Jakarta Selatan, 12110. Phone/Fax. (021)72796578
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Program Pemberdayaan Masyarakat Sumbang 70% Pengurangan Kemiskinan

29/03/2011 Share Facebook Twitter

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Program Pemberdayaan Masyarakat menyumbang 70% dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan sampai tahun 2014, Indonesia mentargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 8%, rata-rata tiap tahun Indonesia mampu mengurangi kemiskinan 0,6%. Kendati angka tersebut tertinggi di dunia, namum untuk mengejar target 8% pada 2014, maka penurunannya seharusnya 1% per tahun. Karena itu, pelaksanaan PNPM Mandiri perlu dievaluasi.

Demikian fakta yang terungkap dalam Launch Workshop of the Urban Poverty Analysis, Program Review and PNPM Urban Process Evaluation Study yang diselenggarakan Bank Dunia dan Bappenas di Jakarta (29/3). Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Bud Yuwono, dan menghadirkan narasumber antara lain Sujana Royat (Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan), Franz Dress-Gross (Sector Manager, Sustainable Development, The World Bank), Judy Baker (Lead Economist), Peter Glick dan Vivi Alatas (Senior Econnomist World Bank), dan lainnya. Acara dipandu oleh Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit.

Budi Yuwono mengungkapkan, PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sampai saat ini telah membentuk 13.146 Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM), 701 ribu kader masyarakat/relawan, 497 ribu KSM dengan jumlah anggota KSM mencapai 3,9 juta jiwa.

Sejak pertama digulirkan tahun 1999, PNPM Mandiri Perkotaan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak Rp. 5 triliun, terdiri dari ABPN Rp. 4,5 Triliun dan APBD (DDUB) Rp. 500 miliar. Penerima manfaat P2KP sebanyak 22,3 juta warga miskin yang terdiri dari penerima manfaat kegiatan infrastruktur sebanyak 15,9 juta jiwa, kegiatan ekonomi sebanyak 2,1 juta jiwa, dan 4,3 juta jiwa menerima manfaat kegiatan sosial.

“Studi dan evaluasi PNPM Perkotaan telah dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Kementerian PU, Bappenas, dll. Kegiatan studi dan evaluasi tersebut  rata-rata menilai positif terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan beserta rekomendasi untuk menigkatkan penanganan kemiskinan,” ujar Budi.

Temuan positif tersebut antara lain; pertama, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam swakelola pembangunan melalui BKM/LKM, termasuk tumbuhnya demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, serta tumbuhnya sense of responsibility dan sense of ownership yang dibuktikan melalui kontribusi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Keempat, berdasarkan temuan tim audit BPKP, auditor independen, dan temuan tim pengendali PNPM menunjukkan hasil wajar tanpa pengecualian terhadap laporan PNPM Mandiri Perkotaan.

Judy Baker memaparkan, studi Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia dan evaluasi PNPM pada April nanti akan memasuki mid-term report, Mei – Juni penelitian ke lapangan, Juli merumuskan temuan awal, September penyusunan draft akhir, dan Oktober akan dilakukan review.

Terkait studi yang akan dilakukan World Bank, Budi Yuwono mengharapkan hasil yang menyangkut beberapa hal antara lain; pertama, memastikan bahwa PNPM perkotaan diterima oleh masyarakat miskin, baik dalam akses pengambil keputusan maupun pengelolaan kegiatan. Kedua, mencari sinergi program PNPM Perkotaan dengan program cluster 1 maupun 3 yang dikoordinir masyarakat setempat melalui penguatan kapasitas BKM. Ketiga, memperkuat good governance antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keempat, optimalisasi pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat melalui penyempuRnaan konsep program neighborhood development. Kelima, merumuskan strategi PNPM Perkotaan yang tepat dan efektif untuk kelompok sasaran hampir miskin. Keenam, meningkatkan peran Pemda dalam pengelolaan PNPM Perkotaan. (bcr)              

Berita Terkait Komentar