Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Barat NEW!                         Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Timur                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Penyusunan SPPIP dan RPKPP Perlu Dipercepat

09/11/2010 Share Facebook Twitter
Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman Infrastuktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kasawan Permukiman Prioritas (RPKPP) perlu dipercepat. Dua program tersebut harus mendukung Strategi Pengembangan Kota (SPK) sebelumnya yang dianggap belum ‘bunyi’ sebagai dokumen rujukan pengembangan perkotaan di Indonesia yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono saat membuka Kolokium ke-2 SPPIP dan RPKPP di Ruang Sapta Taruna Kementerian PU, Jakarta (9/11). Kolokium kali ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja PKP Bangkim seluruh propinsi dan konsultan penyusun SPPIP dan RPKPP. Kolokium ini bertujuan mencari kesepahaman bersama dalam mendalami substansi SPPIP dan RPKPP.

“SPPIP harus siap menjadi rujukan pembangunan permukiman di perkotaan. Karena itu harus dibuktikan dalam penjabarannya dan konteksnya harus jelas dengan Strategi Pengembangan Kota yang sudah ada. Ini menjadi tugas Kelompok Kerja Teknis untuk menyusun SPPIP dan RPKPP lebih tajam dan ‘bunyi’,” ujar Budi Yuwono.

Himbauan mempercepat SPPIP dan RPKPP ini menurut Budi Yuwono karena berdasarkan beberapa hal, contohnya fenomena alam saat ini yang membutuhkan. Kejadian bencana alam yang terjadi di Wasior, Kepulauan Mentawai maupun di letusan Gunung Merapi menjadi contoh pentingnya pengaturan pembangunan permukiman untuk keselamatan manusia.

“Kita tidak bisa menyalahkan alam, yang harus kita lakukan adalah mengatur masyarakat agar tidak mendiami kawasan rawan bencana. Sejak lama, jika Gunung Merapi meletus selalu saja kawasan-kawasan tertentu, seperti Muntilan dan daerah DI Yogyakarta lainnya, yang menjadi langganan korban. Mestinya pemerintah mengambil pelajaran untuk menata permukiman daerahnya masing-masing,” terang Budi Yuwono.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara paling tinggi tingkat urbanisasinya di ASEAN dengan 57.000 Ha kawasan kumuh. Belum lagi penyediaan infrastruktur di perkotaan yang masih terbatas semakin menambah beban masalah kabupaten/kota di Indonesia.

Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus menambahkan, payung makro dalam pengembangan permukiman lahir dari kondisi otonomi daerah yang tidak memiliki perencanaan kota yang matang, sehingga pembangunan kota mengalami realisasi yang lambat. "Pendalaman kali ini dalam rangka mempercepat SPPIP dan RPKPP. Saat ini  ada 40 Kabupaten/Kota yang sedang  menyusun SPPIP dan 28 Kabupate/Kota menyusun RPKPP," kata Amwazi.

Tak hanya Sektor Bangkim

Budi Yuwono juga mengungkapkan, SPPIP dan RPKPP sebagai dokumen strategi sektor pengembangan permukiman juga bisa mengadopsi strategi bidang lain seperti drainase, limbah, persampahan, dan air minum.

“Dalam kolokium ini mestinya bisa teridentifikasi kota-kota mana saja yang tidak lagi mampu menampung sampah karena prasarananya minim. Penyusunan SPPIP dan RPKPP ini juga seharusnya mencerminkan kinerja ke-Cipta Karya-an secara utuh, tidak hanya identik dengan Direktorat Pengembangan Permukiman saja,” pungkasnya. (bcr)

Berita Terkait Komentar