Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Timur NEW!                         TVC City Changer NEW!                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Ditjen Cipta Karya Targetkan 207 Daerah Miliki SPPIP

17/05/2010 Share Facebook Twitter
Melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum,  Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melakukan pendampingan pada 207 kota/kabupaten selama kurun waktu lima tahun kedepan (2010-2014) dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). Di tahun 2010 ini , Ditjen Cipta Karya akan melakukan pendampingan terhadap 49 daerah  dalam penyusunan SPPIP dan 29 daerah dalam menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).

SPPIP merupakan strategi yang sifatnya sektoral, dimana SPPIP merupakan turunan dari  rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/kabupaten. Strategi tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan permukiman suatu kota.  Dimana nantinya program-program prioritas dalam SPPIP ini akan dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Ditjen Cipta Karya untuk mendapatkan pendanaan atau investasi.

“SPPIP ini terletak diantara Rencana Tata Ruang dan RPIJM. Berdasarkan pengalaman, seringkali RPIJM kita tidak diawali dengan strategi perencanaan yang baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak jelas. Oleh karena Untuk SPPIP ini akan berfungsi untuk menjembatani hal tersebut,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono saat memberikan arahan dalam acara “Kolokium SPPIP dan RPKPP Tahun Anggaran 2010” di Jakarta, Senin (17/5).

Ia menghimbau kepada para stakeholder daerah seperti  Satker Propinsi, pemerintah kabupaten/kota, kelompok kerja teknis maupun tim tenaga ahli agar SPPIP ini dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, substansi SPPIP seperti visi dan misi harus disusun secara matang.

“Jangan sampai SPPIP ini menjadi buku yang ditumpuk di rak saja tanpa ada tindak lanjutnya. SPPIP dan RPKPP merupakan dokumen yang mutlak dibutuhkan setiap kota/kabupaten untuk mengarahkan dan mengendalikan arah pengembangan kota/kabupaten,” tambahnya.

Acara kolokium yang dihadiri 400 peserta ini bertujuan untuk untuk menyamakan pemahaman stakeholder terkait dalam penyusunan SPPIP dan RPKPP.  Fokus kegiatan ini adalah penyampaian informasi-informasi  baik umum maupun khusus tiap kabupaten/kota.

Diharapkan pelaksanaan kegiatan kolokium ini dapat makin mendorong terciptanya komitmen dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun kota dan menjaga arah pengembangannya. (dvt) Berita Terkait Komentar