Ditjen Cipta Karya - Jl. Pattimura No. 20. Jakarta Selatan, 12110. Phone/Fax. (021)72796578
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

Penerapan Good Corporate Governance di PDAM

01/08/2013 Share Facebook Twitter

Dalam rangka penyusunan rumusan pedoman Good Corporate Governance (GCG) bagi Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM), Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) mengadakan focus group discussion (FGD) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Dit. PAM Kementerian Pekerjaan Umum, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), dan beberapa PDAM yang siap melaksanakan GCG.

 

Acara diselenggarakan pada tanggal 24 & 25 Juli 2013 lalu di Denpasar, Bali. PDAM yang hadir di acara ini antara lain, PDAM Kab. Badung, Kota Tanjung Pinang, PDAM dan Badan Pengawas Kab. Lombok Timur, Tirta Nadi Medan, Kab. Ciamis, dan Kota Bandung. Salah satu anggota BPPSPAM Cece Sutapa mengatakan, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness harus dilandasi dengan integritas dan komitmen yang tinggi agar mencapai keberhasilan dalam jangka panjang.  Ia menambahkan, dengan penerapan prinsip-prinsip GCG di PDAM akan terwujud efisiensi, kompetisi, pertumbuhan berkelanjutan, pendapatan tinggi, dan nilai perusahaan yang optimum. Dengan penerapan GCG akan tercapai peningkatan kinerja pelayanan dan manajemen pada PDAM, seperti yang diharapkan

Lebih lanjut menurutnya, untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu efisiensi dan peningkatan cakupan pelayanan air minum, BPPSPAM mempunyai peran mendorong peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM.

"Salah satu caranya adalah dengan memberikan pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG kepada PDAM," kata Cece.

Pada diskusi ini, masukan-masukan terkait dengan tugas dan fungsi dalam menjalankan perusahaan akan menjadi bahan evaluasi  agar pedoman ini dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, pedoman GCG ini akan diterbitkan dengan 2 pilihan alternatif pengaturan, yaitu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri. Saat ini BPKP sudah merancang indikator dan parameter untuk melakukan evaluasi GCG di PDAM. (Ard/BPPSPAM)

 

Berita Terkait Komentar