Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Barat NEW!                         Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Timur                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

DPR Dukung Keberlanjutan Program PPIP

03/12/2012 Share Facebook Twitter

Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) mendukung keberlanjutan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2013. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengalokasikan seluruh dana sisa tender Kementerian PU untuk program pemberdayaan tersebut. Untuk tahun 2013 nanti, PPIP mentargetkan 5000 desa sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V Nursyiwan dalam dialog di Jaktv tentang PPIP, Minggu (2/12). Hadir juga dalam dialog tersebut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono yang dipandu oleh presenter Anya Dwinov.

Menurut Nursyiwan,  program ini sangat mengena langsung  ke masyarakat. Masyarakat langsung memperoleh manfaat melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Saya tidak hanya mendengar saja keberhasilan program ini, tapi saya ikut rasakan antusias masyarakat ketika melihat langsung ke lapangan. Oleh karena itu, kita terus mendorong program ini dari tahun ke tahun untuk ditambah,” kata Nursyiwan.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, program PPIP ini memang agak berbeda dengan program pemberdayaan lainnya. Dalam program ini, 100 persen dana PPIP untuk infrastruktur, tidak ada dana bergulir.

“Dana PPIP murni untuk fisik, tidak ada untuk kegiatan pinjaman ekonomi dan lainnya. Sehingga program ini tidak mudah diselewengkan,” kata Budi Yuwono.

Budi menambahkan, desa yang ingin mendapat program  ini bisa mengajukannya lewat pemda setempat atau wakil-wakilnya didaerah. Budi juga menegaskan,  untuk program ini tidak ada pungutan maupun setoran ke pihak lain.

“Untuk dana-dana administratif dan operasional sudah dibayar oleh pemerintah pusat. Sehingga kalau ada pihak yang memungut biaya bisa dilaporkan ke pusat,” tambah Budi. (dvt)

Berita Terkait Komentar