Materi Pra Konsultasi DAK 2015 Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum - Wilayah Timur NEW!                         TVC City Changer NEW!                         
 
@ditjenck

Dapatkan informasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Ditjen Cipta Karya melalui twitter anda.

APBN-P 2012, Program PPIP Tambah 3000 Desa

20/03/2012 Share Facebook Twitter

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program primadona. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 ini, program pemberdayaan tersebut diusulkan akan ditambah menjadi 3000 desa sasaran. Sehingga, target  4400 desa tahun ini meningkat menjadi 7400 desa sasaran. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Tingkat Pusat Program PPIP 2012 di Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Amwazi, pengalihan subsidi BBM yang rencananya dilakukan awal April nanti salah satunya adalah untuk program PPIP. Program pemberdayaan ini terbukti berhasil dalam memberdayakan masyarakat. Program ini mampu mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai  subjek dalam penyelenggaraan program melalui proses pemberdayaan dan pembangunan partisipatif. Program ini juga mendapat dukungan dari dewan, sehingga akan menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan.

“Tahun lalu program ini berjalan relatif baik, dimana program ini berhasil menyerap dana BLM sebesar 99,2%. Namun, masih ada juga beberapa desa yang tidak dapat mencairkan dananya,” kata Amwazi.

Tahun 2012 ini program PPIP terdiri dari, desa lanjutan APBN-P 2011, sebanyak 2.400 desa, desa regular sebanyak 1.000 desa, desa SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) sebanyak 1.000 desa dan tambahan dari APBN-P 2012 sebanyak 3000 desa.

Untuk lebih menertibkan program ini, Amwazi menghimbau kepada seluruh Kasatker PKP Provinsi dan PPK agar segera menyelesaikan seluruh laporan. Khusus laporan SAI bagi Satker yang menerima SKPA, hingga saat ini belum ada satu pun Satker PIP kabupaten yang melaporkan ke tingkat pusat, antara lain meliputi: Berita Acara Rekonsiliasi (BA Rekon), laporan SAI dan back-up SAI SKPA. Sementara untuk Satker PKP Provinsi, masih terdapat 18 provinsi yang belum melaporkan SAI SKPA I dan APBN-P.

Ia berharap laporan tersebut dapat disampaikan kepada Satker PPIP Tingkat Pusat dalam waktu dekat, mengingat hasil konsolidasi tersebut akan menjadi salah satu faktor yang dinilai pada audit kinerja Satker PPIP Tingkat Pusat. Selain itu ia juga mengingatkan pentingnya laporan progres di lapangan melalui e-monitoring untuk mengetahui perkembangan, karena perkembangan ini dipantau terus oleh UKP4.

“Saya harap Kasatker PKP Provinsi dan PPK  dapat menyelesaikan dan menyiapkan sedini mungkin masalah laporan ini. Apalagi nanti ditambah dengan 3000 desa, jangan sampai malah menumpuk,” katanya.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para Kasatker PKP Provinsi dan PPK di 17 propinsi yang dilaksanakan selama tiga hari. Ketua panitia sekaligus PPK PPIP Pusat Abdul Hakam mengatakan, dalam forum sosialisasi ini diharapkan dapat dicapai persamaan persepsi, berbagi pengalaman  dan dukungan yang penuh dari pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam penanggulangan kemiskinan ini.

“Dalam acara ini akan ada tim dari BPKP pusat untuk menjelaskan tentang audit serta penjelasan aplikasi SKPA dari Kementerian Keuangan,” kata Hakam. (dvt)

Berita Terkait Komentar