Latar Belakang Proyek

Urban Sector Development Reform Project (USDRPadalah proyek yang disiapkan Pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) dengan pendekatan pembangunan secara reformis mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.Pendekatan pembangunan secara reformis merupakan wujud program reformasi nasional saat ini yang masih perlu diimplementasikan pada semua lapisan pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah.

 

Sesuai dengan Loan Agreement perubahannya tujuan dari proyek  (Project Development Objectives) Urban Sector Development Reform Project adalah (i) memfasilitasi  mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan infrastruktur perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat (demand) (ii) Menyediakan pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang berkelanjutan. (iii) Mendorongpertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan tingkat kemiskinan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka USDRP memberikan bantuan teknis dan pembiayaan alternatif kepada beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar terdiri dari dua komponen, yaitu  :

1.     Komponen A. Urban Reform dan Institutional Support, yang mencakup:  Urban Institutional Development Program (UIDP), yang meliputi pelaksanaan Core Reform, mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal, Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan di level pusat dan di daerah dan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan kegiatan diatas dan komponen B. Komponen A hampir semuanya dibiayai oleh grant.

2.     Komponen B. Urban Investment, berupa investasi bagi pembangunan fisik sarana dan prasarana perkotaan termasuk rencana pengelolaannya. Komponen B dibiayai oleh Loan.

 

 

 

 

 

 

Komponen Reformasi Pembangunan Perkotaan

A.    Reformasi Tata Pemerintahan Dasar

Tata pemerintahan daerah yang efektif merupakan faktor penting dalam pembangunan perkotaan dan penyediaan pelayanan perkotaan yang berkelanjutan. Desentralisasi menuntut pemda untuk lebih tanggap terhadap berbagai permintaan masyarakatnya, termasuk dalam penyediaan pelayanan umum.

USDRP mendorong Pembaruan tata pemerintahan dasar dalam tiga inisiatif yang merupakan pilar penting yang diharapkan dapat mendorong peningkatan efektifitas tata pemerintahan di kota/kabupaten peserta USDRP, yaitu:

1.     Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) atau Transparency, Participation and Accountability. Transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan publik: peningkatan akses masyarakat kepada dokumen-dokumen dan informasi publik, upaya penanganan keluhan secara lebih sistematis, pelibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan publik, serta mendorong terciptanya akuntabilitas pada semua institusi publik.

2.     Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Local Financial Management Reform. Pembaruan sistem pengelolaan keuangan termasuk penganggaran, akuntansi dan pemeriksaan (auditing) sehingga dana publik dapat dikelola secara lebih efisien dan efektif.

3.     Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) atau Procurement Reform. Pembaruan di bidang pengadaan ini bertujuan untuk memperkuat/memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip kompetisi dan non-diskriminatif, efisiensi, dan transparansi

Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mentransformasikan tata pemerintahan yang baik ke dalam peningkatan penyediaan pelayanan umum perkotaan adalah peningkatan kapasitas pemda. kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemda, terutama di bidang penyediaan pelayanan publik, perencanaan perkotaan, manajemen keuangan, pengadaan dan manajemen aset merupakah salah satu isu penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam Desentralisasi, pemda dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendasarkan kebutuhan lokal melalui proses perencanaan pembangunan secara partisipatif dan meningkatkan kapasitas untuk mampu menjalankan upaya pembaruan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diusung oleh pemerintah pusat.  Melalui proses perencanaan partisipatif, pemda dapat merefleksikan pandangan/kebutuhan masyarakat terhadap strategi pembangunan perkotaan dan program investasinya. Strategi dan program pembangunan perkotaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan peningkatan kapasitas lokal secara memadai, termasuk profesionalisme staff pemda.

Profesionalisme jajaran manajemen dan staff pemda diharapkan akan menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum. Untuk meningkatkan efektifitas pengembangan kapasitas bagi daerah, USDRP menyediakan bantuan teknis (Technical Assistance/TA) yang bertumpu pada kebutuhan nyata dan komitmen daerah untuk melakukan pembaruan.

B.    Reformasi Pengembangan Ekonomi Lokal

Agenda pembaharuan PEL merupakan suatu kesatuan upaya untuk memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu membangun tata kelola Pemerintahannya dengan baik dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Dukungan PEL yang akan dikembangkan merupakan bagian dari upaya membangun keunggulan manajemen pembangunan perkotaan yang bertumpu pada kreativitas dalam tata kelola manajemen perkotaan. 

Bentuk pendukungan USDRP terhadap daerah di antaranya adalah dengan memberikan bantuan teknis melalui penyediaan metode yang tepat mengenai pendekatan PEL sehingga daerah mampu membangun strategi dan mengembangkan sendiri agenda program PEL yang tepat serta melaksanakan sendiri kegiatan PEL untuk daerahnya, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu melalui peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, sebagai pilar utama kemandirian masyarakat dan daerah.

 

C.    Pengembangan Kelembagaan PIP2B

Untuk memastikan keberlanjutan Program, maka USDRP diakhir proyek diharapkan dapat membentuk Urban Institutional Development Facilities (UIDF). Lembaga ini yang diharapkan kemudian dapat mendiseminasi pembelajaran Manajemen Perkotaan kepada seluruh stakeholder pembangunan kota. Di era desentralisasi saat inin, peran terbesar pembangunan berada di Pemerintah Kabupaten.Kota. sementara Pemerintah Provinsi berperan sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam membina Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai SPM sesuai dengan peraturan perundangan. Fungsi diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh UIDF nantinya akan mendukung penguatan kapasita Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan wulayah secara lebih mandiri dan berdaya saing.  Ditjen Cipta Karya memutuskan untuk memperluas fungsi PIP2B sehingga bisa menjalankan fungsi sebagaimana konsep UIDF yang diperkenalkan dalam USDRP. Melalui Surat Edaran Dirjen Cipta Karya nomor 04/SE/DC/2011 tentang Pedoman Pengembangan Fungsi “:Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)” secara bertahap, Ditjen Cipta Karya mengarahkan penguatan PIP2B sehingga tidak hanya memiliki fungsi diseminasi informasi semata, melainkan fungsi centre of exellence.

 

D.    Penyusunan Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) dan Daerah

Pembangunan perkotaan di Indonesia perlu mengantisipasi dan memfasilitasi tingginya pertambahan penduduk. Hal tersebut mengingat bahwa pada tahun 2010 hampir separuh penduduk (sekitar 114 juta jiwa) tinggal di kawasan perkotaan, dengan tingkat pertumbuhan cukup signifikan yaitu 5,89 persen per tahun, jumlah tersebut jauh melebihi tingkat pertumbuhan nasional rata-rata yang hanya 1,17 persen  per tahun. Pada tahun 2025 nanti diperkirakan jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 67,5 persen (152 juta jiwa), hanya sebagian kecil penduduk yang tersebar di kawasan perdesaan. Dengan adanya kebutuhan akan strategi pembangunan perkotaan yang komprehensif dan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan perkotaan, disusunlah Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) untuk memperkuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

KSPN dimaksudkan untuk meningkatkan peran perkotaan sebagai salah satu basis pembangunan nasional dan daerah yang akan menjadi acuan komprehensif serta antisipatif bagi pembangunan perkotaan sampai dengan tahun 2025. Tujuan KSPN adalah: (1) Menjabarkan arah kebijakan perkotaan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RTRWN; dan (2) Mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan.

 

Guna memastikan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan di daerah, maka USDRP melaksanakan pilot project untuk penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) di 9 Kota. Diharapkan pilot project ini dapat memberikan best practices penyusunan kebijakan perkotaan yang partisipatif.

 

Komponen Investasi Pembangunan Perkotaan

Kota-kota di Indonesia manghadapi permasalahan pelayanan perkotaan yang sangat serius. Keterbatasan investasi dalam pelayanan perkotaan dan kapasitas pembiayaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang kurang memadai, semakin memperparah kondisi ini. Kapasitas anggaran pemerintah pun terbatas guna memperbaiki kondisi ini. Kebutuhan akan dana-dana dari luar anggaran pemerintah menjadi signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan. Meski permintaan investasi perkotaan di Indonesia cukup signifikan, kerangka regulasi dan mekanisme kelembagaan, masih belum memadai.

Peraturan Menteri Keuangan No. 35/KMK.07/2003 yang telah disempurnakan dengan No. 53/PMK.010/2006 memuat persyaratan serta kerangka kelembagaan untuk pinjaman dan hibah dari luar negeri bagi pemerintah daerah. Dalam kerangka pembiayaan ini, pemda disyaratkan untuk tidak memiliki tunggakan kewajiban atas pinjaman yang sedang berjalan. Namun demikian, PMK 53/2006 telah  menjawab berbagai persoalan dari sistem yang berlaku walaupun belum optimal. Mekanisme ini belum dapat berfungsi dengan baik untuk pembiayaan investasi daerah jangka panjang.

Persyaratan nvestasi infrastruktur yang bisa didanai oleh USDRP adalah

  1. Proyek infrastruktur ke-PU-an dan tidak termasuk daftar negatif Sub Proyek USDRP.
  2. Bukan merupakan Proyek Nasional.
  3. Termasuk dalam kewenangan kota/kabupaten sesuai dengan UU Otonomi daerah.
  4. Proyek yang digagas dan dilaksanakan sendiri oleh kota/kabupaten calon peserta USDRP.
  5. Proyek dengan prioritas tinggi yang tertuang dalam Strategi Pembangunan Perkotaan dan RPJMD.
  6. Mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk diusulkan dalam pembiayaan melalui dana pinjaman USDRP.
  7. Memberikan manfaat bagi pelayanan umum di kota/kabupaten calon peserta USDRP. Kriteria memberikan manfaat, dalam konteks USDRP, dapat dilihat sebagai berikut:
    1. Revenue generating dan layak secara teknis, ekonomi dan finansial (subproyek ≥ Rp. 2,5 Milyar).
    2. Menggunakan teknologi tepat guna (cost-effective proven technology). 
    3. Menghasilkan economic internal rate of return (EIRR) ≥ 10% (sub proyek ≥ Rp. 5 Milyar).
    4. Menghasilkan Net Present Value (NPV) ≥ tingkat suku bunga SLA yang disepakati ((LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread) + 5,02% per tahun).
  8. Subproyek memenuhi persyaratan pengamanan sosial dan lingkungan (social and environmental safeguards).