RPIJM Berdasarkan Sumber Pendanaan
No SEKTOR Sumber Pendanaan x Rp 1,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
1 PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
110,659
8,471,078
14,921,408
62,754,748
20,329,561
2 PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
36,225
2,527,679
12,619,550
26,771,380
7,653,626
3 PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SANITASI DAN PERSAMPAHAN
13,646
3,372,917
16,685,790,393
27,524,440
11,249,158
4 PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
28,538
7,081,349
52,268,885
46,691,461
15,730,291
189,068
21,454,359
16,765,603,409
163,766,669
54,977,271

Pengertian RPIJM

Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah Bidang Cipta Karya atau disingkat sebagai RPIJM Cipta Karya merupakan dokumen rencana multi pembangunan infrastruktur (Infrastruktur Development Plan : IDP) di Kabupaten/Kota yang bersifat multi sektoral, multi tahun, multi stakeholder, multi pendanaan.

RPIJM dimaksudkan tidak untuk menggantikan fungsi RPJMD & Renstra sebagai dokumen politik, namun RPIJM merupakan dokumen teknis operasional yang berisikan rencana investasi dan sudah dinilai kelayakannya serta sudah terdapat rencana sumber pendanaanya.

Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara profesional, namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan seluruh stakeholder masyarakat, profesional dan lain-lain.

 

Kedudukan RPIJM

Rencana pembangunan infrastruktur permukiman disusun dengan yang mengacu pada rencana tata ruang maupun rencana pembangunan, baik skala nasional maupun skala provinsi dan kabupaten/kota.

Penjabaran rencana pembangunan tersebut akan disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada rencana kerangka jangka menengah yang menjadi dasar pada penjabaran rencana kerja bidang Cipta Karya, dan juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Cipta Karya. Untuk itu, sesuai dengan yang telah digariskan pada Rencana Strategis, diperlukan penyusunan rencana yang lebih teknis, yang didasarkan pada skenario pemanfaatan dan perwujudan struktur dan pola ruang yang diwujudkan dalam strategi pengembangan wilayah dan strategi pengembangan sektor. Rencana yang lebih teknis tersebut disusun dalam kerangka jangka menengah dan dijabarkan pada tataran kegiatan yang lebih rinci dari berbagai macam aspek, seperti rencana pendanaan, sumber pendanaan dan kerangka pelaksanaannya.Dokumen perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya.

Dalam pelaksanaannya nanti RPIJM Bidang Cipta Karya yang merupakan perencanaan investasi jangka menengah, akan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran atau rencana kerja tahunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam arti bahwa rencana pembangunan dalam RPIJM tersebut harus tertuang dalam rencana kerja/RKP/RKPD.

Dengan demikian jelas bahwa RPIJM Bidang Cipta Karya merupakan perwujudan menyangkut pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam penyusunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya pada tingkat Kabupaten/Kota, mengacu pada Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sebagai rencana induk kawasan. Oleh karena itu setiap Kabupaten/Kota perlu menyusun SPPIP yang disusun berdasarkan kajian terhadap:

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu rencana spasial 20 tahunan yang berisikan pola dan struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, yang berisikan rencana dan arah kebijakan Kabupaten/Kota
  • Renstra SKPD yang tupoksinya terkait dengan bidang Cipta Karya.
  • Rencana Pembangunan Permukiman Lainnya seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).
  • Semua dokumen kebijakan, strategi, dan program yang telah dimiliki dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya SPPIP tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota yang akan menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dunia usaha swasta dan partisipasi masyarakat. RPIJM ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran antara kewenangan Pemerintah dengan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk optimalisasi perencanaan serta kegiatan yang menggunakan anggaran DAK dan PAD. RPIJM-PU tersebut akan mengintegrasikan rencana pembangunan oleh Pemerintah cq. Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dengan Pemerintah Daerah serta antar sektor untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang Cipta Karya.

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Sistem Infromasi Perencanaan (SIP) bidang Cipta Karya adalah software yang digunakan untuk membantu proses perencanaan bidang Cipta Karya.

SIP bidang Cipta Karya dikembangkan oleh konsultan dengan arahan dari tim Teknis dibidang perencanaan bidang Cipta Karya.

Pengguna software ini dibagi menjadi stakeholder, administrator dan super administrator yang berada pada masing-masing tingkatan seperti yang tersaji pada tabel-tabel dibawah :

Pengguna di Tingkat Pusat.
Tabel 1 - Pengguna di Tingkat Pusat

No Jabatan Keterangan
1 Stakeholder Pusat Stakeholder pusat bertugas sebagai pemantau kegiatan ditingkat pusat dan provinsi.
2 Administrator Pusat Administrator pusat bertugas sebagai admin dan memvalidasi data-data secara manual untuk data-data yang tidak dapat divalidasi menggunakan software.
3 Super Administrator Super administrator adalah personil yang bertugas untuk pengembangan software, memperbaiki bug dan menjamin kelancaran pemakaian software.

Pengguna di Tingkat Propinsi.
Tabel 2 - Pengguna di Tingkat Propinsi

No Jabatan Keterangan
1 Stakeholder Propinsi Stakeholder pusat bertugas sebagai pemantau kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2 Administrator Propinsi Administrator provinsi bertugas sebagai admin dan memvalidasi data-data secara manual untuk data-data yang tidak dapat divalidasi menggunakan software.

Pengguna di Tingkat Kabupaten/Kota.
Tabel 3 - Pengguna di Tingkat Kabupaten/Kota

No Jabatan Keterangan
1 Stakeholder Kabupaten/Kota Stakeholder Kabupaten/Kota bertugas sebagai pemantau kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota.
2 Administrator Kabupaten/Kota Administrator Kabupaten/Kota bertugas sebagai admin dan memvalidasi data-data secara manual untuk data-data yang tidak dapat divalidasi menggunakan software.

Sampai tahap ini, SIP telah mencapai versi 02h dan sudah berjalan dengan cukup baik. Versi 02h adalah versi release dan sudah dapat digunakan oleh pengguna diseluruh Indonesia. Seperti perkembangan software pada umumnya, software ini akan terus berkembang kearah yang lebih handal untuk disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.

Form Masuk