Profile



Latar belakang Terbentuknya Direktorat Jenderal Cipta Karya diawali dengan adanya perubahan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat , di mana kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan gabungan kegiatan Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan dan sebagian kegiatan Direktorat Jenderal Permukiman, hal ini terjadi pada akhir TA 2004. Tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Sekretariat DJCK dipengaruhi oleh berbagai kondisi, baik dari lingkungan luar Direktorat Jenderal Cipta Karya (external), maupun kondisi internal Direktorat Jenderal Cipta Karya (internal) sendiri, antara lain :

:: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum No.286/PRT/M/2005 .
:: Perubahan sistem penganggaran berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mulai diterapkan pada instansi Pusat mempengaruhi kinerja organisasi karena perlu dilakukan penyesuai di berbagai segi baik SDM, Ruang kerja juga terhadap aktifitas yang harus dilakukan.

:: Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang ?Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( PP 16 tahun 2005) juga mewarnai kegiatan di Ditjen Cipta Karya di mana peraturan tersebut perlu  dijabarkan lebih lanjut untuk pelaksanaannya.
:: Diperlukan adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari setiap satuan kerja untuk mengurangi perbedaan persepsi dari masing-masing unit kerja dan didukung dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang sesuai.
:: Perubahan yang cukup mendasar dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah kepada  Departemen Pekerjaan Umum dimana sebelumnya pendekatannya adalah wilayah kepada pendekatan yang sektoral memerlukan penataan kembali personal sesuai dengan kompetensinya agar dapat mendukung fungsi organisasi.
:: Adanya re-alokasi ruang kerja juga turut mempengaruhi kinerja organisasi.
:: Persediaan dana yang terbatas belum dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Anggaran yang tersedia masih terbatas untuk memelihara perangkat yang ada, dan pengadaan perangkat yang diperlukan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Cipta Karya, yang memiliki fungsi staffing. Fungsi staffing, dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya
mempunyai fungsi :
(a). pembinaan kepegawaian serta organisasi dan tatalaksana;
(b) pengelolaan urusan keuangan;
(c). penyelenggaraan rumah tangga dan tata persuratan;
(d). pengelolaan asset dan perlengkapan kantor; dan
(e). fasilitasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dari fungsi tersebut di atas, terlihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya  melaksanakan pengelolaan 4 unsur manajemen yaitu Sumberdaya Manusia (man), Keuangan (money), Bahan dan Peralatan (material), serta Metode (methode), yang merupakan unsur utama organisasi. Oleh sebab itu pelayanan/penyediaan unsur-unsur tersebut secara handal/prima harus dilakukan agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Semua fungsi di atas merupakan fungsi utama dari jabaran tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, sementara di dalam perjalanannya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang untuk selanjutnya disebut Sekretariat DJCK, juga ditugasi untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana, melalui kegiatan penanggulangan darurat air minum dan penanggulangan darurat PLP yang merupakan program strategis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Cipta Karya.