Pengelolaan Pegawai BPPW

uadmin     27 - May - 2019     122


Direktorat Jenderal Cipta Karya sedang menjalani transformasi organisasi yang membutuhkan penyesuaian pada berbagai aspek pengelolaan kegiatan. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka terbentuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah, yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset.

 Hadirnya Balai PPW berimplikasi pada berbagai penyesuaian dari sisi pola koordinasi, mekanisme pelaporan, pelaksanaan program, pola pembinaan Pemerintah Daerah, organisasi proyek hingga sumber daya manusia. Untuk itu, agar kepada para Pejabat Struktural segera menyelesaikan isu-isu operasional dan teknis di masing- masing Balai PPW dalam merespon berbagai tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2020.

 Untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah sesuai Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2019, Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,  kearsipan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah, pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik kegiatan pembangunan, serta melakukan fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset.