Pelantikan Pejabat Perbedaharaan/Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

admin     08 - January - 2018     566


Pada hari Senin 16 Januari 2016 bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Satuan Kerja tahun anggaran 2017. Sebanyak 144 orang Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik Pusat dan seluruh Provinsi, dilantik oleh Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya. Pada kesempatan tersebut, dalam pidato sambutan dan arahan Bapak Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi evaluasi yang mendasar terhadap struktur organisasi kesatkeran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, salah satunya di Provinsi hanya ada PPK Pengendalian, sementara Satker Randalnya berada di Pusat, serta perampingan jumlah PPK pada Satker Sektor di Pusat dan di Provinsi, demikian juga kesatkeran di Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu agar Para Pejabat yang dilantik perlu segera memahami wacana perubahan ini, dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit pelaksanaan kegiatannya masing-masing. IMG_3175Secara umum, dalam arahannya, Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya ingin mengingatkan beberapa hal pokok/penting sebagai berikut : Bahwa dalam acara Pelantikan ini Saudara semua Kepala Satuan Kerja yang dilantik harus menandatangani Pakta Integritas, dan bila melanggar maka yang bersangkutan harus siap menerima konsekuensinya; Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara para Kepala Satuna Kerja terikat dengan Undang-Undang tentang ASN, dan PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; Perlu dilakukan kembali pembinaan SDM di lingkungan Kesatkeran Direktorat Jenderal Cipta Karya; Pendataan dan penataan kembali aset-aset BMN dan penyelesaian LAKIP di lingkungan Kesatkeran; serta Untuk segera menyusun Action Plan terkait pelaksanaan kegiatan Kesatkeran. Pada hari Senin 16 Januari 2016 bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Satuan Kerja tahun anggaran 2017. Sebanyak 144 orang Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik Pusat dan seluruh Provinsi, dilantik oleh Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya. Pada kesempatan tersebut, dalam pidato sambutan dan arahan Bapak Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi evaluasi yang mendasar terhadap struktur organisasi kesatkeran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, salah satunya di Provinsi hanya ada PPK Pengendalian, sementara Satker Randalnya berada di Pusat, serta perampingan jumlah PPK pada Satker Sektor di Pusat dan di Provinsi, demikian juga kesatkeran di Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu agar Para Pejabat yang dilantik perlu segera memahami wacana perubahan ini, dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit pelaksanaan kegiatannya masing-masing. IMG_3175Secara umum, dalam arahannya, Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya ingin mengingatkan beberapa hal pokok/penting sebagai berikut : Bahwa dalam acara Pelantikan ini Saudara semua Kepala Satuan Kerja yang dilantik harus menandatangani Pakta Integritas, dan bila melanggar maka yang bersangkutan harus siap menerima konsekuensinya; Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara para Kepala Satuna Kerja terikat dengan Undang-Undang tentang ASN, dan PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; Perlu dilakukan kembali pembinaan SDM di lingkungan Kesatkeran Direktorat Jenderal Cipta Karya; Pendataan dan penataan kembali aset-aset BMN dan penyelesaian LAKIP di lingkungan Kesatkeran; serta Untuk segera menyusun Action Plan terkait pelaksanaan kegiatan Kesatkeran. Pada hari Senin 16 Januari 2016 bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Satuan Kerja tahun anggaran 2017. Sebanyak 144 orang Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik Pusat dan seluruh Provinsi, dilantik oleh Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya. Pada kesempatan tersebut, dalam pidato sambutan dan arahan Bapak Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi evaluasi yang mendasar terhadap struktur organisasi kesatkeran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, salah satunya di Provinsi hanya ada PPK Pengendalian, sementara Satker Randalnya berada di Pusat, serta perampingan jumlah PPK pada Satker Sektor di Pusat dan di Provinsi, demikian juga kesatkeran di Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu agar Para Pejabat yang dilantik perlu segera memahami wacana perubahan ini, dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit pelaksanaan kegiatannya masing-masing. IMG_3175Secara umum, dalam arahannya, Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya ingin mengingatkan beberapa hal pokok/penting sebagai berikut : Bahwa dalam acara Pelantikan ini Saudara semua Kepala Satuan Kerja yang dilantik harus menandatangani Pakta Integritas, dan bila melanggar maka yang bersangkutan harus siap menerima konsekuensinya; Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara para Kepala Satuna Kerja terikat dengan Undang-Undang tentang ASN, dan PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; Perlu dilakukan kembali pembinaan SDM di lingkungan Kesatkeran Direktorat Jenderal Cipta Karya; Pendataan dan penataan kembali aset-aset BMN dan penyelesaian LAKIP di lingkungan Kesatkeran; serta Untuk segera menyusun Action Plan terkait pelaksanaan kegiatan Kesatkeran. Pada hari Senin 16 Januari 2016 bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Satuan Kerja tahun anggaran 2017. Sebanyak 144 orang Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik Pusat dan seluruh Provinsi, dilantik oleh Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya. Pada kesempatan tersebut, dalam pidato sambutan dan arahan Bapak Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi evaluasi yang mendasar terhadap struktur organisasi kesatkeran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, salah satunya di Provinsi hanya ada PPK Pengendalian, sementara Satker Randalnya berada di Pusat, serta perampingan jumlah PPK pada Satker Sektor di Pusat dan di Provinsi, demikian juga kesatkeran di Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu agar Para Pejabat yang dilantik perlu segera memahami wacana perubahan ini, dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit pelaksanaan kegiatannya masing-masing. IMG_3175Secara umum, dalam arahannya, Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya ingin mengingatkan beberapa hal pokok/penting sebagai berikut : Bahwa dalam acara Pelantikan ini Saudara semua Kepala Satuan Kerja yang dilantik harus menandatangani Pakta Integritas, dan bila melanggar maka yang bersangkutan harus siap menerima konsekuensinya; Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara para Kepala Satuna Kerja terikat dengan Undang-Undang tentang ASN, dan PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas; Perlu dilakukan kembali pembinaan SDM di lingkungan Kesatkeran Direktorat Jenderal Cipta Karya; Pendataan dan penataan kembali aset-aset BMN dan penyelesaian LAKIP di lingkungan Kesatkeran; serta Untuk segera menyusun Action Plan terkait pelaksanaan kegiatan Kesatkeran.