Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko

uadmin     27 - May - 2019     103


Dalam upaya penajaman dan penguatan fungsi Kementerian PUPR melalui pembentukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 34 provinsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya b menyelenggarakan “Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko” pada senin (14-10-2019) di Mataram. Sosialisasi di hadiri oleh Kepala Balai  PPW dan Kasi Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya T. Iskandar dalam arahannya mengatakan “sejak jauh hari pemerintah telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian intern melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pada seluruh lini untuk menghasilkan pengelolaan keuangan dan asset yang baik dan benar”.

Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat titik kritis pada setiap siklus dari tahap perencanaan, pelaksanaandan pertanggungjawaban. Titik kritis tersebut apabila tidak diatasi akan menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan tersebut, hal yang sering ditemui, antara lain:

1.  Pada tahap perencanaan masih ditemukan kurang sinkronnya dan kurangnya keterkaitan antar dokumen perencanaan yaitu Renstra, RPJMN, RKP, dan RKAKL, serta tidak jelasnya indikator kinerja pada dokumen perencanaan tersebut, sehingga sulit untuk diukur dan dievaluasi

 

2. Pada tahap penganggaran masih ditemukan kesalahan penganggaran, dan tidak ditaati jadwal penganggaran yang berakibat terganggunya tahapan pengelolaan keuangan negara dan mengakibatkan rendah penyerapan anggaran.

 

3.  Pada tahap pelaksanaan ditemukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan namun anggarannya tidak tersedia dalam DIPA, sehingga pertanggungjawaban disesuaikan dengan DIPA melalui rekayasa bukti pengeluaran. Melakukan pembayaran untuk sesuatu yang tidak tersedia dalam DIPA atau bukti pengeluaran yang tidak didukung dengan realisasi fisik. Selain itu dalam pengadaan barang dan jasa banyak terjadi penyimpangan terutama terhadap hasil dan output yang dihasilkan (mark up dan fiktif) yang melibatkan berbagai lini. Iskandar Menambahkan.