Pelatihan Bendahara dan PP-SPM dilingkungan DJCK

uadmin     27 - May - 2019     225


Menunjuk Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 1104/KPTSA/M2018, Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan perubahannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 774/KPTS/M/2019 Tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:1104/KPTS/M/2018  telah ditetapkan struktur Satuan Kerja sebagai pelaksana program kegiatan Tahun Anggaran 2019.

 

Dengan ditetapkannya struktur Satuan Kerja TA. 2019 tersebut, terdapat sebagian besar pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja TA.2018 mengalami pergantian.

Sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

 

Atas dasar amanah peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelanggarakan kegiatan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara dan Peningkatan Kapasitas Pejabat-SPM.

 

Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Kepala Bagian Keuangan dan umum Setditjen Cipta Karya, Seluruh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM i Balai PPW diseluruh Indonesia yang masuk dalam SK Menteri. Tujuan dari kegiatan ini adalah Menambah wawasan pejabat bendahara dalam pengendalian intern untuk memperbaiki Penatausahaan Pelaporan Pertanggung Jawaban dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan - undangan antara lain: menghindari kelebihan pembayaran (pekerjaan belum selesai/ tidak selesai, tapi sudah dibayar 100% serta menghindari pelaksanaan pekerjaan fisik yang belum ada DED-nya).