Sosialisasi Dan Pendampingan Penyusunan LHKPN Dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

admin     08 - January - 2018     600


Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang LHKPN dan dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi serta menguji integritas dan transparansi aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya maka pada tanggal 21-22 Februari 2017 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dan Pendampingan Penyusunan LHKPN Dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertempat di Hotel Cavinton, Yogyakarta.

Acara dibuka dengan sambutan dan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana -Dra. Retno Triyanti Handayani, MM-. Acara ini dihadiri ± 200 orang peserta yang merupakan Kepala Satuan Kerja atau PPK baik pusat maupun provinsi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Acara ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama merupakan pembekalan materi tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR (Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016) oleh Sekretaris Inspektorat Jendera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -Ir. Netti Malemna S., MM- dan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan materi Surat Edaran Menteri PUPR No. 64/SE/M/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian PUPR oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal Cipta Karya -Nilawati Lubis, SH., MM-.

Dalam acara ini, para peserta kembali diingatkan untuk segera menyusun LHKPN-nya masing-masing dan segera melaporkannya ke KPK selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2017. Panitia juga menyediakan Drop Box Fasilitasi LHKPN dalam rangka mempermudah para peserta yang merupakan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN-nya ke KPK.