Serah Terima BMN ke 10 Pemerintah Provinsi

uadmin     27 - May - 2019     102


Ditjen Cipta Karya kembali melakukan penandatanganan serah terima Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1,3 triliun kepada 10 Provinsi yang terdiri dari 67 Pemerintah Kabupaten dan 23 Pemerintah Kota di Jakarta, Rabu (25/09/2019). Kesepuluh provinsi penerima hibah BMN, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

BMN yang akan dihibahkan berupa flat/rumah susun permanen, jalan desa, taman, bangunan gedung kantor permanen, jembatan pada jalan desa, instalasi air permukaan kapasitas kecil dan sedang, jaringan air minum, bangunan pelengkap air bersih/air baku lainnya, alat berat, saluran drainase, instalasi pengelolaan sampah, serta infrastruktur bidang Cipta Karya lainnya.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengungkapkan, infrastruktur yang dibangun Ditjen Cipta Karya pada dasarnya tidak dioperasikan sendiri, namun hampir semua aset terbangun merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat/publik yang akan dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk itu diperlukan proses pemindahtanganan BMN kepada Pemerintah Daerah melalui proses hibah. Mekanisme hibah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang.

“Kita sadari bahwa pembenahan dan penertiban tata kelola BMN berkorelasi positif bagi Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah untuk meraih opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Tidak jarang Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah masih belum meraih predikat tersebut. Hal ini bukan karena ketidakmampuan untuk meraihnya, namun disinyalir sebagian besar penyebabnya adalah masih perlu pembenahan dalam hal pengelolaan BMN atau daerah,” tutur Danis.

Danis menambahkan, pemindahtanganan dengan pelaksanaan serah terima hibah BMN menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya. Hal ini berkontribusi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang banyak terhambat atas penggunaan aset BMN oleh daerah yang tidak tertib secara administrasi.

“Selain itu, pemindahtanganan BMN memang perlu disegerakan guna efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasiannya di Pemerintah Daerah,” tutup Danis. (kompuck)