PERJUANGAN PETUGAS SAIBA DAN SIMAK BMN UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WTP BPK-RI SEMESTER I TA 2018

bagiankeua     27 - May - 2019     350


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga, bahwa setiap Satuan Kerja selaku UAKPA wajib melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA, dan menyampaikan Laporan Keuangan  beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, semesteran, dan tahunan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pembina penyusunan laporan keuangan tingkat Eselon I mengadakan acara Konsolidasi dan Rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK BMN Semester I TA 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 3 Juli s.d. 19 Juli 2018 dan terbagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama dan kedua dilaksanakan di Hotel Platinum Yogyakarta sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan di Hotel Platinum Balikpapan dengan total peserta 300 (petugas SAIBA dan SIMAK BMN) orang yang berasal dari 150 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pembukaannya Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum Drs. Dwi Hidayat Djati menyampaikan penghargaan yang setingi-tingginya atas opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pencapaian ini merupakan kerja keras dan kontribusi seluruh petugas pelaporan. Dari hasil Audit yang dilakukan oleh BPK  terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2017, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan menjadi perhatian, hasil temuan-temuan oleh auditor yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern, dan Ketidak Patuhan terhadap Undang-undang antara lain:

  1. Penatausahaan Persediaan pada beberapa Satuan Kerja Belum Tertib;
  2. Aset Tetap yang Digunakan/Dikelola Oleh Pihak Lain Belum Diproses Hibah/Hibah Berlarut larut sebesar Rp. 14,9 T
  3. Banyak terdapat KDP yang merupakan DED yang paket fisiknya belum jelas kapan pelaksanaannya.
  4. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal atas Pekerjaan yang dilaksanakan Kurang dari Kontrak, Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai Ketentuan, Tidak Sesuai Spesifikasi, Harga Timpang, dan Kemahalan Harga;

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi, rekonsiliasi dan evaluasi data satuan kerja sebelum di konsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat Eselon I. Pelaksanaan dibagi menjadi dua sesi utama yaitu; sesi pertama adalah diskusi panel dan pengarahan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Kepala PBMN dan Narasumber dari Biro Keuangan PUPR. Sesi kedua dilaksanakan menggunakan metode evaluasi desk¸masing-masing desk melakukan evaluasi ketepatan data antara lain:

  • Ø Ketepatan nilai saldo awal neraca semester I TA 2018 dengan audited 2017;
  • Ø Ketepatan nilai Pagu dan realisasi anggaran;
  • Ø Ketepatan Pencatatan KDP dan ATB di SIMAK BMN;
  • Ø Ketepatan Pencatatan Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya.

Pada akhir kegiatan, tim penyusunan laporan keuangan telah mengkonsolidasikan data laporan keuangan yang berasal dari 614 satuan kerja baik Pusat maupun kabupaten/kota. Laporan tersebut akan dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal PUPR sebelum di konsolidasikan ke dalam laporan keuangan Kementerian PUPR.