Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Cipta Karyaa

admin     08 - January - 2018     819


Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diselenggarakan di Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta pada tanggal 14 – 15 Maret 2017 dibuka oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Setditjen. Cipta Karya, Dra. Retno Triyanti Handayani, MM.  Dalamm arahannya disampaikan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengetahui serta mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja di pusat, satuan kerja provinsi Ditjen. Cipta Karya di wilayah Barat, serta balai teknik cipta karya yang berada di daerah. Sebagai narasumber, Bagian Kepegawaian Setditjen. Cipta Karya mengundang Plt. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, Ir. Luthfiel Annam Achmad, MM yang menyampaikan materi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Izin perkawinan dan perceraian serta persiapan kenaikan pangkat dan pensiun PNS. Pada kesempatan tersebut, tidak bosan-bosannya Plt. Kepala Biro Kepegawaian PUPR mengingatkan tentang 17 Kewajiban dan 15 Larangan bagi PNS, yaitu diantaranya masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Karena apabila melanggar, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada materi mengenai Pengaturan administrasi tugas belajar, izin belajar, KPPI dan pencantuman gelar, yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, Dra. Nani Susilowati, MM, mengatakan bahwa dari evaluasi beberapa tahun terakhir terdapat beberapa masalah yang terjadi karena kurangnya pengetahuan PNS terhadap peraturan mengenai tugas belajar tersebut. Untuk mengantisipasi permasalahan yang sama di masa yang akan datang, Biro Kepegawaian akan mewajibkan untuk membuat surat pernyataan bagi yang akan tugas belajar, diantaranya mencakup mengenai kewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak akan mengundurkan diri dan tidak  akan memperpanjang masa studi.