Sebagai berikut :

  1. Peraturan Menteri PU Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota).
  2. Peraturan Menteri PU Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan.
  3. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
  4. Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
  5. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
  6. Peraturan Menteri PU Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.
  7. Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
  8. Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  9. Peraturan Menteri PU Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.
  10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
  12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
  13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sebagai berikut :

  1. Keputusan Bersama Menteri PU dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PKS/M/2008 dan Nomor 9/SKB/M/2008 tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Habitat.
  2. Keputusan Ketua Tim Pengarah Seknas Habitat Nomor 38/KPTS/DC/2008 tentang Pembentukan Tim Pakar Habitat.
  3. Keputusan Ketua Tim Pengarah Seknas Habitat Nomor 01/KPTS/SNH/2008 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Nasional Habitat.
  4. Keputusan Bersama Sekretariat Jenderal Kementeria PU dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 24/KPTS/SJ/2012 dan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Habitat Indonesia.
  5. Keputusan Menteri PU Nomor 311/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Agenda Habitat Di Indonesia.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 79/KPTS/DC/2015 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Nasional Habitat.
  7. Keputusan Menteri PUPR Nomor 377/KPTS/M/2015 tentang Pembentukan Sekretarian Nasional Habitat Indonesia.
  8. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1049/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguana Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satker Di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR.
  9. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1104/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguana Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satker Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
  10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 24/KPTS/M/2018 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Forum Kota Dunia (World Urban Forum) Ke-9 Di Malaysia.
  11. Keputusan Menteri PUPR Nomor 423/KPTS/M/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2018.
  12. Keputusan Walikota Palu Nomor 800/04/02/WK/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018.
  13. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 37/KPTS/DC/2019 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Nasional Habitat.
  14. Keputusan PPK Seknas Habitat Satker Direktorat KIP Kementerian PUPR Nomor 721/KPTS/Cp-HABITAT/2019 tentang Tim Narasumber Kegiatan Pembekalan dan Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Infrastruktur Permukiman.