THEME I

Kohesi Sosial dan Ekuitas – Kota Layak Huni

Dalam mewujudkan tujuan dari konferensi Habitat III yang bertemakan “Leave Noone Behind, Urban Equity and Poverty Eradication”, Kota dituntut untuk berpihak pada semua kalangan terutama kaum kaum marginal dan ramah terhadap semua umur. Dalam mewujudkan hal ini perlu dipertimbangkan pembangunan dan kebijakan yang mempertimbangkan bermacam macam golongan dalam perumusannya terutama kaum kaum marginal. Pembangunan perkotaan sebisa mungkin tidak hanya memihak pada pemilik modal dan elitis tetapi haruslah memihak pada semua umur dan golongan sehingga kota tidak hanya menjadi kepemilikan sebagian golongan saja. Semakin mudahnya perpindahan penduduk antar negara dan kota, migrasi dan para pengungsi dari negara/ kota lain perlu juga diperhatikan untuk menjamin kelayakan hidup para pengungsi dan imigran walau hanya sebatas penyediaan kebutuhan dasar. Mewujudkan kota yang inklusif tentu juga sejalan dengan mewujudkan kota yang nyaman bagi seluruh penduduknya yang haruslah mengutamakan keamanan dari kota tersebut. Pencapaian kota yang lebih aman juga tercantum dalam usaha usaha yang perlu direalisasikan dalam agenda baru perkotaan sehingga dapat memberikan rasa kepemilikan terhadap lingkungan perkotaan yang didiami oleh para penduduk perkotaan. Kohesi sosial dari suatu kota juga dapat dicapai dengan pencapaian kesamaan norma dan budaya dari penduduk kota tersebut yang kemudian menjadikan budaya dan warisan dari kota tersebut perlu untuk dilestarikan, atau bahkan dijadikan poros dalam alternatif pengembangan perkotaan. 
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Kota Inklusif
  2. Migrasi dan Pengungsi di wilayah Perkotaan
  3. Kota yang Aman
  4. Budaya dan Warisan Perkotaan

THEME II

Kerangka Kerja Perkotaan

Semakin diusungnya konsep Good Governance dalam pengembangan perkotaan dewasa ini menuntut perkotaan memiliki sistem pemerintahan yang semakin efisien dan efektif dalam menangani masalah perkotaan yang semakin kompleks dalam perkembangannya.  Perkembangan masalah perkotaan menuntut sistem perundangan dan peraturan yang tidak kaku dalam menghadapi masalah masalah baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Selain dari batasan peraturan dan perundangan yang tidak boleh bersifat membatasi kemungkinan yang ada, perlu juga ditinjau kembali sistem pemerintah perkotaan sehingga dapat menyelesaikan masalah pada tingkatannya masing masing dan tidak bergantung terlalu banyak satu sama lain. Tingginya ketergantungan antar wilayah dan tingkatan pemerintahan menjadikan kota-kota tidak efisien dalam mengangani permasalahan perkotaan yang dihadapi. Selain itu pula, semakin berkembanganya perkotaan dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit dalam membiayai segala belanja dari daerah dan perkotaan. Sistem pembiayaan yang biasanya hanya mengandalkan anggaran dari negara kadang dirasa tidak mencukupi kebutuhan dana dalam membangun dan mengembangkan suatu kota. Maka tak jarang kota dewasa ini mencari dana swasta yang sifatnya lebih fleksibel dan cepat untuk menyelesaikan masalah perkotaan. Hal ini tentu perlu disikapi bersama sebelum pada akhirnya menjadi sebuah masalah apabila tidak ada sistem penanganan dana asing/swasta.
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Peraturan dan Perundangan Kota
  2. Pemerintahan Perkotaan
  3. Pembiayaan Perkotaan

THEME III

Pengembangan Tata Ruang Perkotaan

Pengembangan tata ruang perkotaan adalah pengembangan yang melibatkan aspek spasial dan keruangan yang menjadi isu penting setelah tahun 2015 ini dimana penduduk perkotaan yang semakin meningkat sementara lahan dan ruang yang ada terbatas. Pengembangan tata ruang perkotaan ini menggaris bawahi perencanaan dan desain tata ruang yang sedang berlangsung di kota kota yang terus berkembang dengan segala kebijakan, perturan dan desain tata ruang yang unik dari masing masing kotanya. Pengembangan rencana dan desain dan tata ruang yang compact selagi memperhatikan ruang publik semakin menjadi tujuan dari kota kota di dunia untuk mewujudkan bentuk perkotaan yang berkelanjutan. Pengembangan tata ruang perkotaan ini tentunya memiliki dampak internal dan eksternal dari pengembangan lahan suatu perkotaan. Pengembangan yang secara internal terus menghabiskan lahan perkotaan tentunya perlu disikapi agar tidak terjadi banyaknya lahan yang menghadapi masalah kepemilikan lahan dan menjadi tempat berkembangnya urban sprawl yang tidak terkendali. Dampak lain dari pengembangan tata ruang perkotaan ini adalah bagaimana suatu kota berinteraksi dengan desa atau wilayah sekitar yang bukan merupakan daerah perkotaan. Interaksi ini dihasilkan dari bagaimana suatu kota bergerak secara ekonomi maupun sosial yang menciptakan interaksi yang unik di setiap hubungan perkotaan dan perdesaan.
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Perencanaan dan Perancangan Kota dan Spasial
  2. Lahan Perkotaan
  3. Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan
  4. Ruang Publik
  5. Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Perancangan Kota

THEME IV

Ekonomi Perkotaan

Perkembangan kota secara keseluruhan tentunya sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi perkotaan. Ekonomi perkotaan adalah kegiatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk perkotaan guna mendukung kelanjutan hidupnya yang biasanya berada pada sektor non pertanian. Perkembangan ekonomi perkotaan ini tentunya menimbulkan banyaknya pendatang dan pencari kerja yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan lowongan kerja. Ketidakmampuan dalam pemenuhan lowongan kerja ini akan menimbulkan banyaknya pekerjaan sektor informal yang cenderung tidak layak dan tidak dijamin keamanannya dalam hukum. Ketidaklayakan pekerjaan ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelayakan hidup dari para pekerja tersebut. Kota perlu mencari alternatif pengembangan ekonomi yang melibatkan pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat menciptakan lowongan pekerjaan selagi memanfaatkan keunikan dan sumber daya dari kota tersebut.
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Local Economic Development (Pengembangan Ekonomi Lokal)
  2. Pekerjaan dan Kelayakan Hidup
  3. Pekerjaan Sektor Informal

THEME V

Ekologi dan Lingkungan Perkotaan

Faktor ekologi dan lingkungan seringkali dilupakan dalam proses pembangunan dan pengembangan perkotaan, namun seiring dengan penerapan agenda baru perkotaan kedepannya kota haruslah mempertimbangkan faktor ekologi dan lingkungan sebagai poros pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kota yang dinilai masih rentan terhadap bencana baik secara fisik maupun sistem. Kota perlu disiapkan menjadi kota yang tahan terhadap segala bentuk krisis, terutama bencana, sehingga dapat mewujudkan kota yang nyaman bagi semua. Selain tahan terhadap krisis, kota juga dituntut untuk mengurangi jejak ekologi yang ditinggalkan dan mulai memanfaatkan dukungan alam dibandingkan mencoba mencari solusi untuk melawan alam. Hal ini dapat membantu penghematan dalam membangun infrastruktur yang tepat dan sesuai dengan wilayah perkotaan masing masing. Apabila jejak ekologi dari perkotaan dapat dikurangi, bukan tidak mungkin kota kota yang ada akan semakin siap menghadapi perubahan iklim dan semakin siap dalam menangani risiko kebencanaan perkotaan.
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Ketahanan Kota
  2. Ekosistem Perkotaan
  3. Manajemen Sumber Daya Perkotaan
  4. Kota dan Perubahan Iklim
  5. Manajemen Risiko Kebencanaan Perkotaan

THEME VI

Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan

Meningkatnya urbanisasi penduduk selama 20 tahun ini memberikan tantangan tantangan bagi penyediaan perumahan, transportasi, kebutuhan dasar dan infrastruktur perkotaan mengingat semakin besarnya bentuk fisik suatu kota dan jumlah penduduk yang dilayaninya. Peningkatan kebutuhan akan infrastruktur meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam menjangkau kebutuhan dasar dari masing masing individu yang kemudian menuntut pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar lebih terjangkau dan tersedia untuk semua. Selain infrastruktur dasar, kota tentunya perlu memiliki sistem transportasi yang efisien yang mengutamakan mobilitas dari para penggunanya. Hal ini tentunya menitikberatkan pembangunan transportasi umum yang memungkinkan para pengguna kendaraan berpindah ke kendaraan umum sehingga dapat mengurangi beban jalan dan mengurangi kemacetan. Selain itu kota kedepannya juga ditargetkan menggunakan konsep pengembangan yang lebih padi sehingga dapat mengurangi jarak yang ditempuh dalam berpindah. Penyediaan perumahan yang layak juga menjadi isu yang sering diserahkan kepada pihak swasta yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Perumahan yang dimaksud disini adalah yang layak dan dapat menjangkau kalangan menengah kebawah yang seringkali dilupakan oleh sektor swasta yang kemudian menimbulkan pemukiman informal yang semakin sulit untuk ditangani. Selain dari penanganan masalah yang sering muncul, muncul paradigma kota pintar dimana sebuah kota dituntut untuk saling terkait satu sama lain dalam menyelesaikan masalah perkotaan. Kota pintar yang sering disalahartikan sebagai kota digital perlu menjadi sorotan dimana kota pintar sekarang cenderung menjadi tren pengembangan suatu kota yang diterapkan di banyak tempat karena seiring dengan tujuan perkotaan yang semakin menginginkan efisiensi dalam penyelesaian masalah yang dimiliki.
Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah   :
  1. Infrastruktur Perkotaan, Kebutuhan Dasar dan Energi
  2. Transportasi dan Pergerakan
  3. Penyediaan perumahan yang layak
  4. Kota Pintar
  5. Pemukiman Informal

PERSYARATAN:


  1. Wartawan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Wartawan yang bekerja pada media cetak/online/kantor berita dan dapat diikuti oleh wartawan lepas (termasuk penulis tetap maupun kontributor) 
  3. Hasil karya merupakan karya orisinil yang keasliaannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA dan tidak tergolong advertorial komersial 
  4. Karya tulis dipublikasikan atau dimuat di media cetak dan online mulai 1 Juni - 31 Juni 2016
  5. Bukti pemberitaan di media cetak dan online disertai link berita dikirim ke kompetisi.prepcom3@gmail.com paling lambat 2 Juli 2016 dilengkapi dengan formulir peserta (Nama, media, alamat, telepon, email)

KRITERIA PENILAIAN:


  1. Memiliki orisinalitas artikel
  2. Memiliki informasi yang akurat dan berimbang
  3. Mampu memberi masukan dan ide-ide inspiratif bagi Agenda Baru    Perkotaan
  4. Memiliki teknik jurnalistik yang baik dan cara penyampaian yang mudah dipahami.

DEWAN JURI


  1. Ninuk Mardiana Pambudi (Wartawan Senior Kompas)
  2. Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP (Staf Ahli Menteri PU)
  3. Dr. Ir. Johan Silas (Guru besar Arsitek ITS)


Alamat Sekretariat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Bina Penataan Bangunan Lt.5 Subdit Perencanaan Teknis
Jakarta 12110

Kontak Panitia
Aldita : 081807155015
Lutfi : 08989784656
kompetisi.prepcom3@gmail.com

Info lebih lanjut

http://www.habitat-indonesia.or.id/prepcom3
http://www.pu.go.id/pengumuman/show/1444/lomba-jurnalistik-dalam-rangka-hari-habitat-dunia-2016
FACEBOOK : https://www.facebook.com/publikasi.kementerianpu/
TWITTER : @KemenPU


Poster Jurnalistik

Formulir Jurnalistik