Pencarian

Kementerian PANRB Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Balai Teknik Air Minum


Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Balai Teknik Air Minum belum memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat WBK, karena total nilai komponen pengungkit dan komponen hasil belum mencapai batas minimal yaitu 75. Untuk mengetahui lenih lanjut mengenai hasil penilaian tersebut, Balai Teknik Air Minum melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan mengundang Kementerian PAN dan RB, Selasa (10/03), di Bekasi.

Pada kesempatan ini hadir mewakili Kementerian PAN dan RB, Pejabat Fungsional Madya, Ibu Hatni. Hatni menyampaikan, latar belakang pembangunan zona integritas adalah reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

“ZI (zona integritas) bukan hanya untuk mendapatkan predikat, tapi untuk merubah birokrasi, yang perlu diperbaiki secara maksimal. Lebih jauh lagi, sasaran reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas”, ujar Hatni.

Kepala Balai Teknik Air Minum Yuni Erni Aguslin mengatakan, output (target kinerja) BTAM adalah target peserta yang dicapai, dan layanan internal perkantoran. Kemudian, dari target 700 peserta tahun 2019 lalu, telah tercapai 976 peserta. Yuni mempertanyakan, mengapa pada evaluasi zona integritas hal tersebut masih menjadi catatansehingga nilai BTAM tidak memenuhi.

Terkait hal terbut, menurut Hatni, output hasil pembinaan seharusnya bisa digunakan oleh BPP SPAM selaku stakeholder, untuk melihat berapa PDAM yang telah meningkat kinerjanya setelah mengikuti bimbingan teknis di BTAM. Jika target kinerja hanya jumlah peserta, maka tidak ada tantangan. Hatni menambahkan, bahwa yang harus menjadi target kinerja BTAM adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap berapa orang yang telah mengikuti bimbingan teknis yang dapat mengubah status kinerja PDAM.

Menanggapi hal tersebut, Yuni menyampaikan akan membahas target kinerja BTAM ini bersama Inspektorat Jenderal selaku tim penilai internal Kementerian PUPR. Sebagai penutup, Yuni menyepakati masukan dari Kementerian PAN dan RB bahwa Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan peningkatan kompetensi peserta bimbingan teknis dan pelayanan masyarakat. (ard)