Pencarian

Zona Integritas Ditjen Cipta Karya TA 2019


Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menegaskan bahwa sebagai BPPW provinsi dibutuhkan sikap ketegasan dan cepat tanggap saat menghadapi permasalahan dalam program yang dijalankan dalam masa kepemimpinan. “Tugas Kepala BPPW adalah menemukan cara bagaimana mengatasi masalah, tapi yang paling penting adalah reaksi dan sikap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya percaya kemampuan teknis, anggaran, manajerial, diiringi dengan integritas akan menjadikan Ditjen Cipta Karya lebih baik ke depannya,” ujar Danis.

Lebih lanjut Danis mengungkapkan, dalam menjalankan tugas koordinasi harus lebih detail sehingga diharapkan akan ada perubahan ke arah yang lebih baik di tahun 2019 dan tahun berikutnya dengan terbentuknya tim teknis daerah yang dikelola oleh balai di setiap provinsi.

“Pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab dan visi ke depan yang didukung dengan kemampuan manajerial, teknis, dan integritas sehingga hasilnya akan lebih baik. Saya minta pembentukan tim teknis daerah untuk mengawasi sejak awal pelaksanaan sampai diserahterimakan,” jelas Danis.

Danis menambahkan, Ditjen Cipta Karya memiliki tanggung jawab untuk memperbanyak infrastruktur yang berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi sekolah, universitas, pasar, dan gedung olahraga. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khusus agar lebih baik dari sebelumnya.

Sementara, Kepala Balai Teknik Air Minum Yuni Erni Aguslin menjelaskan, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Yuni mengungkapkan, menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penyusunan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan kriteria menuju WBBM sama dengan WBK namun dengan tambahan penguatan kualitas pelayanan publik.

“WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi (KKN) dan melayani publik dengan baik. Dalam setahun sejak dicanangkan pada tahun 2018, telah dilaksanakan pembangunan Zona Integritas di Balai Teknik Air Minum dan dinilai tim penilai Kementerian PUPR. Intinya adalah kita semua harus memiliki integritas dan militansi terhadap kecintaan kepada Kementerian PUPR. Jangan hanya bagus di atas kertas namun perilaku sehari-hari dan bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional pekerjaan yang ada,” tutur Yuni.(Ibm)