Struktur Organisasi

ORGANISASI

STAKEHOLDER RANDAL

 

A.  STAKEHOLDER RANDAL PUSAT 

1. SATGAS RANDAL PUSAT

A. TIM PENGARAH

1

Direktur Jenderal Cipta Karya

 

2

Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Ketua

3

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya

Wakil Ketua

4

Direktur Pengembangan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Anggota

5

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Anggota

6

Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Anggota

7

Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Anggota

B. KETUA PELAKSANA

1

Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Ketua Satgas

C. KOORDINATOR WILAYAH I

1

Kasubdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program DJCK

Koordinator Pulau Sumatera

2

Kepala Seksi Program Air Minum dan Pengembangan Lingkungan Pemukiman Subdit Program dan Anggaran

Anggota

3

Kepala Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Pemukiman Subdit Program dan Anggaran

Anggota

D. KOORDINATOR WILAYAH II

1

Kasubdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program DJCK

Koordinator Pulau Jawa

2

Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Subdit Evaluasi Kinerja

Anggota

3

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Pemukiman Subdit Evaluasi Kinerja

Anggota

E. KOORDINATOR WILAYAH III

1

Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Bina Program DJCK

Koordinator Pulau Kalibanustra

2

Kepala Seksi Multilateral Subdit Kerjasama Luar Negeri 

Anggota

3

Kepala Seksi Bilateral Subdit Kerjasama Luar Negeri 

Anggota

F. KOORDINATOR WILAYAH IV

1

Kasubdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program DJCK

Koordinator Pulau Sulawesi

2

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi Subdit Data dan Informasi

Anggota

3

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Subdit Data dan Informasi

Anggota

G. KOORDINATOR WILAYAH V

1

Kasubdit Kebijakan dan Strategi Direktorat Bina Program DJCK

Koordinator Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

2

Kepala Seksi Rencana dan Kebijakan Subdit Kebijakan dan Strategi

Anggota

3

Kepala Seksi Rencana Jangka Menengah Subdit Kebijakan dan Strategi

Anggota

H. SESDITJEN CIPTA KARYA

1

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan

Anggota

2

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DJCK

Anggota

3

Kepala Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Anggota

4

Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan

Anggota

5

Kepala Sub Bagian Pengelolaan BMN I

Anggota

6

Kepala Sub Bagian Pengelolaan BMN II

Anggota

I. SEKRETARIAT

1

R. Julianto, Ir, MSc., Staf Subdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program DJCK

Ketua

2

Yusuf Indra, ST., Staf Subdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program DJCK

Anggota

3

Naomi Paramita Adhi, Sarch., Staf Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program DJCK

Anggota

4

Melly Septiani, SE, MT., Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program DJCK

Anggota

5

Dian Triastuti, ST., Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program DJCK

Anggota

6

Yuke Ratnawulan, ST, MT. Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program DJCK

Anggota

2.  SATKER RANDAL PUSAT

A. STAKEHOLDER RANDAL PROVINSI

1. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi

Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur dengan beranggotakan dari unsur Bappeda Kabid Fispra, Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi, dan Satker Sektor Provinsi. Untuk mempermudah koordinasi di tingkat provinsi, Sekretariat Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dijabat oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi diharapkan dapat mendampingi kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota di wilayahnya.

2. Satker Sektor Provinsi

Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan lingkup provinsi salah satunya adalah Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi yang berfungsi memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program  bidang Cipta Karya di tingkat propinsi, yang dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Propinsi.  Sesuai dengan Permen PU No. 02/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, maka tugas Kasatker SNVT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan seluruh tugas pelaksanaan SNVT/Satuan Kerja Sementara (SKS) terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan.
  2. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
  3. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti SNVT di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
  4. Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan persetujuan Kepala SNVT.
  5. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala SNVT merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
  6. Menyetujui setiap Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. (Dalam hal Kepala SNVT tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
  7. Menyetujui usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. (Dalam hal Kepala SNVT/ tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
  8. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional SNVT  kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maupun kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/Barang.
  10. Menyusun dan meyampaikan laporan seluruh kegiatan SNVT  kepada pihak yang terkait sesuai aturan yang berlaku.

 

C. STAKEHOLDER RANDAL KABUPATEN/KOTA

Perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota (sebelumnya bernama Satgas RPIJM Kab/Kota). Surat Keputusan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan SKPD Kab./Kota.

 

 

Jejaring Kerja Pada Proses Perencanaan

 

Jejaring Kerja Proses Pemantauan

 

Jejaring Kerja Proses Evaluasi