Sejarah Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dari periode ke periode, sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah, melalui Departemen Pekerjaan Umum, sebenarnya terus melakukan upaya pengembangan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Sejarah pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan di negeri ini dimulai pada era pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu, prasarana air minum dan sanitasi dibangun lebih sebagai usaha untuk memberikan pelayanan terhadap warga Belanda dan kaum bangsawan. Pengembangan prasarana drainase seperti pembangunan banjir kanal dilakukan pemerintah penjajah itu karena dampak yang akan ditimbulkan, bila banjir misalnya, skalanya luas.

Di era pemerintahan Belanda lah, kita memiliki modal dasar untuk mengembangkan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Pemerintah kala itu membangun sejumlah instalasi air minum perpipaan. Sistem pengolahan limbah terpadu pun sudah dikenal pada masa itu. Peninggalan instalasi air minum itu pada saat ini menjadi aset bagi banyak PDAM di seluruh Indonesia. Konsep perpipaan dalam hal penyehatan lingkungan ini yang kemudian dikembangkan pada tahun Sembilan puluhan, seperti Yogyakarta Urban Developmen Project , Surakarta Urban Developmen Project, Bandung Urban Developmen Project, Cirebon Urban Developmen Project, Banjarmasin Urban Developmen Project , dan lain-lain.

Di era pasca-kemerdekaan, kebijakan pemerintah di bidang air minum hanya sebatas di ibukota provinsi. Maklum, kondisi keuangan negara usai revolusi fisik memang sangat minim. Pengembangan perkembangan fisik prasarana air minum memang tidak menonjol, kecuali mampu membangun instalasi air minum di Pejompongan, Jakarta. Di era ini juga ide tentang kemungkinan bidang air minum ditangani perusahaan negara, mirip Perusahaan Listrik Negara (PLN) pernah terlontar. Ini menandakan kepedulian pemerintah pada waktu itu terhadap bidang air minum sangat tinggi.

Arah pencapaian ketersediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman hingga mencapai persentase pelayanan optimal oleh pemerintah tetap dilakukan secara serius. Namun, harus diakui, setelah beberapa dasawarsa, kini, kebijakan-kebikakan tersebut, bisa dirasakan tidak tepat bila melihat implikasi-implikasinya.

Melalui berbagai loan dari beberapa lembaga keuangan internasional dan kerja sama bilateral, terutama dengan Perancis dan Belanda, pengembangan infrastruktur air minum terus dilakukan. Di bidang sanitasi, Indonesia banyak bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.

Indonesia pernah mencapai titik puncak pembangunan di bidang air minum, yakni pada saat Indonesia mengalami booming minyak pada awal 1980-an. Di era ini kebijakan pengembangan air minum di sejumlah ibukota kecamatan atau yang dikenal dengan program IKK sebagai upaya terobosan untuk tidak menunda pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan yang tidak terlayani sistem perpipaan—karena letaknya yang jauh dari ibukota kabupaten atau kota. Di era ini Pemerintah pusat banyak menyiapkan embrio PDAM berupa Badan Penyelenggaraan Air Minum di berbagai daerah.

Kini, di era reformasi, penyelenggaraan air bersih telah berada di pundak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan badan usaha milik Pemda. (Sumber: Buku Sejarah Air Minum)