Bagaimana Penganggaran Subsidinya?

  • Penyiapan dan Penyampaian Usulan
    1. Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
      • Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan.
      • Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
    2. Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
    3. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada point 1 terkait Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan dan disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.
    4. Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai 3 diajukan oleh Direksi BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
    5. Direksi BUMD mengajukan usulan subsidi yang ditelah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
    6. Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada point 5 memuat:
      • Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
      • Dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
      • Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.
  • Penilaian dan Seleksi Usulan
    1. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas  terkait Penyiapan dan Penyampaian Usulan point 5, Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
    2. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada point 1 menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
    3. Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada point 2 dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
    4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.
  • Pengalokasian Anggaran
    1. Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua point 1 dan 2, dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
    2. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada point 1 telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.
    3. Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam point 1, selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA-PPKD dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
    4. RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada point 3 menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    5. Subsidi kepada BUMD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD.
    6. Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada point 5 dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi yang diterima.