Bagaimana Penganggaran Subsidinya?
- Penyiapan dan Penyampaian Usulan
- Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
- Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan.
- Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan.
- Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
- Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada point 1 terkait
Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan dan disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.
- Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai 3 diajukan oleh Direksi BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- Direksi BUMD mengajukan usulan subsidi yang ditelah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada point 5 memuat:
- Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
- Dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
- Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.
- Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
- Penilaian dan Seleksi Usulan
- Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas terkait Penyiapan dan Penyampaian Usulan point 5, Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada point 1 menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada point 2 dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.
- Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas terkait Penyiapan dan Penyampaian Usulan point 5, Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- Pengalokasian Anggaran
- Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua point 1 dan 2, dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada point 1 telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.
- Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam point 1, selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA-PPKD dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada point 3 menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Subsidi kepada BUMD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD.
- Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada point 5 dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi yang diterima.
- Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua point 1 dan 2, dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).