Foto: Tim Fasilitator Masyarakat sedang berdiskusi di dekat Menara air program Pamsimas di salah satu desa sasaran di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitator Masyarakat Adalah Ujung Tombak Keberhasilan Program Pamsimas

Hulu Sungai Tengah – Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan ujung tombak program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), program nasional pembangunan sarana air minum perdesaan  yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Seorang FM langsung bersentuhan dengan masyarakat di lokasi desa sasaran, sehingga perannya menjadi sangat penting, terutama dalam meyakinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sarana air bersih SPAMS Perdesaan, termasuk mengadvokasi pemerintah desa agar menyediakan dana pendamping untuk pembiayaan rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDes.

Bahkan seorang FM juga berperan penting dalam dalam upaya mewujudkan kolaborasi pembiayaan (kegiatan), tidak hanya untuk RKM di tahun pertama tetapi untuk kelanjutan SPAMS yang telah dibangun dan mengembangkannya.

Salah seorang Fasiitator Masyarakat Central Distric (FM CD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bernama Sri Hastuti Ningsih, menjelaskan suka dukanya menjadi menjadi petugas di lapangan dalam membangkitkan semangat warga desa dan pemerintah desa untuk terus mengembangkan program Pamsimas.

“Upaya meyakinkan masyarakat dan mengadvokasi kepala desa untuk memberikan kontribusi minimal 10 persen dalam pembiayaan RKM yang bersumber dari APBDesa gampang-gampang susah,” katanya medio Mei 2019 lalu.

Sarjana ekonomi asal Banjarmasin tersebut memiliki pengalaman luas dalam mendampingi desa-desa sasaran dalam program Pamsimas sejak tahun 2016, dan hasilnya pun dinilai cukup berhasil. Hal itu juga didukung oleh pengalamannya sebagai Fasilitator Kelurahan dalam program PNPM Mandiri.

Sesuai amanat RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, Pemerintah Indonesia melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, telah menetapkan tahun 2019 Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akselerasi pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, termasuk dukungan dari pihak perusahaan dan lembaga donor.

Pamsimas merupakan salah satu program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikannya sebagai program bersama dalam mewujudkan akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019.

Menurut Mbak Ningsih, nama panggilannya sehari-hari, salah satu persyaratan bagi desa yang berminat mengikuti program Pamsimas adalah adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10 persen pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDes.

“Persyaratan lainnya adalah kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi berupa dana tunai (in-cash) dan non-tunai (in-kind) berupa tenaga kerja dan material lokal,” katanya.

Berdasarkan pengalamannya, pendekatan yang bersifat personal dan non-formal dirasakannya lebih efektif.

Kepala desa, katanya, perlu memperoleh referensi terkait pembangunan air minum dan sanitasi seperti diatur dalam Pedoman Umum/Juknis Pamsimas, RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, Kepres Percepatan Pembangunan Air Minum, termasuk UU Desa No. 6 Tahun 2014 dalam skala prioritas di tahun 2018 dan 2019 yang juga memuat pembangunan air bersih skala desa.

“Kita harus aktif melakukan pendekatan secara personal dan non-formal kepada tokoh-tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya di desa dan tingkat kecamatan. Upaya yang dilakukan juga harus didukung Tim ROMS Kabupaten atau provinsi yang juga membantu meyakinkan pihak dinas terkait di pemerintah kabupaten, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran dana APBDesa,” katanya.

Menurutnya, upaya pendekatan personal tidak harus menunggu adanya kegiatan sosialisasi desa, namun langsung dimulai sejak ditetapkannya desa sasaran sebagai desa program Pamsimas.

“Saya harus menyediakan waktu mengunjungi para tokoh desa dan pejabat dari instansi terkait, termasuk kepala puskesmas. Setelah para tokoh kunci menyadari pentingnya sarana air minum dan sanitasi bagi warganya, maka mereka pasti akan sepenuhnya mendukung, dan berjuang agar seluruh warganya menikmati dan memanfaatkan hasil program Pamsimas,” katanya.

Mbak Ningsih mengaku sangat bahagia ketika beberapa desa yang didampinginya mengalami kemajuan dalam penyediaan air minum, bahkan banyak desa-desa sasaran yang mengalokasikan anggaran melalui APBDes jauh melebihi dari yang dipersyaratkan program yaitu minimal sebesar 10 persen.

Misalnya Desa Hapulang menganggarkan sharing APBDes dalam RKM sebesar Rp 105,9 juta; Desa Alat menyediakan dana sharing APBDes dalam RKM sebesar Rp 112,9 juta; dan Desa Patikalain menganggarkan sharing APBDes sebesar Rp 100 juta.

Untuk desa sasaran Pamsimas III tahun 2019, terdapat dua desa baru dengan dana sharing di atas 10 persen , yaitu Desa Haruyan Dayak di Kecamatan Hantakan dan Desa Layuh di Kecamatan Batu Benawa.

“Seorang tenaga FM harus penuh semangat bekerja untuk kepentingan orang banyak. Jangan pernah ragu untuk terus berupaya meyakinkan pemerintah desa atau kepala desa dalam pembangunan SPAMS perdesaan melalui APBDes,” kata Mbak Ningsih penuh semangat. (pspam/yss)

 

Print Berita