Foto: Ketua DPR RI foto bersama dengan pengurus Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan Tirta Nusantara Lestari di ruang kerjanya di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (29/01/19)

Program Pamsimas Bisa Jadi Unit Usaha Strategis BUMDes

Jakarta - Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) perlu disinergikan menjadi salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Besarnya anggaran desa yang mencapai Rp 1 miliar, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, salah satunya dalam hal penyediaan air bersih untuk air minum dan sanitasi.

Hal itu dikemukakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan 'Tirta Nusantara Lestari' di ruang kerjanya di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (29/01/19).

Sebagai Ketua DPR RI, ia mendorong program Pamsimas yang dijalankan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bisa disinergikan dengan program kerja pemerintah daerah sampai ke tingkat desa, hal ini mengingat masih banyak wilayah perdesaan di Indonesia yang belum bisa dijangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Setidaknya ada beberapa payung hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan Pamsimas, antara lain UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP. No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM, dan PP. No. 72 dan 73/2005 tentang Pemerintahan Desa," kata Bambang Soesatyo.

Ia optimistis jika program Pamsimas dijalankan dengan sungguh-sungguh, Indonesia bisa membanggakan program ini kepada dunia sebagai salah satu cara mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) air bersih dan sanitasi yang layak. Selain itu, program Pamsimas yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi dengan harga beli di bawah harga PDAM. Sehingga tidak memberatkan ekonomi rumah tangga warga desa.

Menurutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, dan ia meminta pemerintah daerah bisa melihat Pamsimas sebagai peluang kerja yang luar biasa.

"Mungkin ada pemerintah daerah yang belum mengetahui Pamsimas, karena itu asosiasi tidak boleh hanya menunggu bola saja, melainkan juga harus menjemput bola. DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya akan menjembatani dengan kementerian dan instansi terkait," katanya.

Sampai saat ini, Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan sudah menjalankan program Pamsimas ke 16.705 desa, yang tersebar di 376 kabupaten dan 33 provinsi. Program Pamsimas menargetkan sampai tahun 2020 melakukan tambahan akses air minum aman bagi 22,1 juta jiwa, dan tambahan akses sanitasi layak bagi 14,9 juta jiwa. Data Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, mencatat secara nasional akses air minum aman baru mencapai 72 persen dan sanitasi 76 persen, sehingga masih butuh kerja keras menuju 100 persen. (pspam/yss)

Print Berita