Foto: Suasana berlangsungnya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pamsimas NTB 2014-2019 di Mataram. Rakor dilaksanakan oleh PPMU Pamsimas NTB pada akhir Juli 2019.

PPMU Pamsimas NTB Gelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pamsimas 2014-2019

Mataram – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Ir. M. Azhar, MM menyatakan  bahwa salah satu strategi pemerintah provinsi dalam peningkatan pelayanan prasarana dasar bagi penduduk miskin dan rentan adalah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang merupakan program nasional.

Hal itu dikemukakannya saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pamsimas yang diselenggarakan Provincial Project Management Unit (PPMU) Pamsimas NTB di Mataram, Senin (29/07). Salah satu kegiatan adalah melakukan evaluasi program Pamsimas di NTB yang telah berlangsung sejak 2014.

Menurutnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua PPMU NTB Ilham Ardiansyah, program Pamsimas disinergikan dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi pada desa prioritas penanganan kekeringan, kemiskinan dan stunting.

Panitia Rakor Pamsimas NTB TA 2019 antara lain mengundang Kepala Bappeda Provinsi NTB, para kepala dinas terkait, perwakilan dari delapan pemerintah kabupaten lokasi Pamsimas, konsultan pendamping Pamsimas, tenaga ahli tingkat provinsi dan District Coordinator dari delapan kabupaten lokasi Pamsimas.

Pada TA 2019, kegiatan Pamsimas di NTB menyasar delapan kabupaten dengan 164 desa, dengan rincian 110 desa regular pada tujuh kabupaten, lima desa hibah khusus Pamsimas (HKP), sembilan desa hibah air minum Pamsimas (HAMP) dan 40 desa HKP PPB di empat kabupaten. Delapan kabupaten itu adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima.

Menurut Ketua PPMU Pamsimas NTB, Ilham Ardiansyah, program Pamsimas di NTB yang telah berjalan empat tahun telah memberikan hasil yang penting dan terbukti memberi manfaat besar kepada masyarakat.

“Selama empat tahun pelaksanaan Pamsimas, dana besar telah digelontorkan kepada 365 desa untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 69, 447 miliar dan dana dari APBD sebesar Rp 17, 432 miliar,” katanya.

Sedangkan untuk desa pasca Pamsimas telah dikucurkan dana APBN sebesar Rp. 4, 69 miliar dan dana HAMP dan HKP sebesar lebih dari Rp 3,8 miliar. Menurutnya pihaknya menekankan perbaikan sarana dan prasarana pada desa pasca Pamsimas yang kurang berfungsi.

Ia menambahkan, dari 365 desa yang telah diintervensi melalui program Pamsimas, terdapat 75 desa dengan status kuning  (berfungsi sebagian) dan 12 desa dengan status merah (sarana tidak berfungsi), termasuk di dalamnya 40 desa kuning/merah akibat dampak gempa yang terjadi pada tahun 2018. (pspam/yss)

Print Berita