Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Diana Kusumastuti, M.T saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).
Foto: Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Diana Kusumastuti, M.T saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).
Pemenuhan Hak Asasi Rakyat Atas Air Merupakan Tanggung Jawab Negara

Balikpapan - Penyediaan akses air minum layak dalam rangka pemenuhan hak asasi rakyat atas air merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Negara, amanah tersebut dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penyediaan 100 persen akses air minum layak pada tahun 2024.

"Pada tatanan operasional, target 100 persen akses air minum layak merupakan salah satu agenda dari Visium Kementerian PUPR Tahun 2030, yaitu 100 persen Smart Living (Hunian Cerdas) di Tahun 2030," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Diana Kusumastuti, M.T ketika memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).

Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 tersebut akan berlangsung hingga 3 Juni 2022, dibuka secara resmi oleh Dirjen Sumber Daya Air, Ir Jarot Widyoko, dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya.

Menurut Dirjen Cipta Karya, pasal 8 Undang-undang Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019 mengatur bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara, dan negara wajib menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap air. Rakyat juga memiliki hak atas air dengan adanya prioritas penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, baik itu melalui pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan/atau melalui kegiatan usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kegiatan pokok sehari-hari.

Diana Kusumastuti menjelaskan, terkait dengan penyelenggaraan SPAM saat ini, ada berbagai isu strategis di sektor air minum, di antaranya, tingkat cakupan pelayanan air minum aman hingga akhir tahun 2021 baru mencapai 90,78 persen, sehingga masih ada gap sekitar 9,22 persen untuk mencapai universal access (100 persen).

Isu strategis lain adalah terkait air baku untuk air minum, hal ini terutama akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, yang tidak diimbangi oleh daya dukung lingkungan. Kondisi ini turut berkontribusi pada terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air baku.

"Kemudian isu terkait penyelenggaraan SPAM, karena hingga saat ini, angka idle capacity masih cukup tinggi secara nasional, yaitu sekitar 25.445 liter/detik, kemudian kinerja penyelenggara SPAM di daerah juga masih belum optimal, yaitu baru 58 persen BUMD Penyelenggara SPAM yang berkinerja sehat, sedangkan 42 persen lainnya berkinerja kurang sehat dan sakit," katanya.

Bahkan tingkat kebocoran air minum atau non revenue water (NRW) juga cukup tinggi, rata-rata sekitar 33,64 persen, sebagaimana tercatat dalam laporan Buku Kinerja BUMD Air Minum pada tahun 2021.

Pada bagian lain sambutannya, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, dari sisi aspek pendanaan pembangunan SPAM untuk meningkatkan pelayanan air minum dan memenuhi target 100 persen akses air minum layak, seperti tertuang dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai 100 persen akses air minum layak dibutuhkan dana sekitar Rp 140,7 trilyun, yang bersumber dari APBN, APBD, PDAM, perbankan dan badan usaha.

Menurut Dirjen Cipta Karya, kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 program sangat penting, khususnya sinkronisasi pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan antara Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan pemerintah daerah. Terkait pembiayaan, mencari sumber pendanaan alternatif juga sangat penting untuk mengatasi masalah keterbatasan pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM.

"Sinkronisasi pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk memastikan keberfungsian SPAM yang dibangun sekaligus mencegah idle capacity yang berkepanjangan yang dapat berakibat pada kerusakan infrastruktur SPAM dan tentunya memengaruhi kinerja pengelola SPAM," kata Diana Kusumastuti. (ditam/yys)

Print Berita