Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Dirjen SDA Jarot Widyoko (tengah) melakukan foto bersama dengan Kapusdatin PUPR Nazib Faizal; Sesditjen SDA Iriandi Azwartika; Direktur Air Minum Anang Muchlis; Direktur Air Tanah dan Air Baku, Agus Rudyanto; dan Kepala Balai PPW Kaltim  seusai acara pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).
Foto: Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Dirjen SDA Jarot Widyoko (tengah) melakukan foto bersama dengan Kapusdatin PUPR Nazib Faizal; Sesditjen SDA Iriandi Azwartika; Direktur Air Minum Anang Muchlis; Direktur Air Tanah dan Air Baku, Agus Rudyanto; dan Kepala Balai PPW Kaltim seusai acara pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).
Dirjen Cipta Karya: Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pembangunan Infrastruktur SPAM Harus Lebih Terkoordinasi

Balikpapan - Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Diana Kusumastuti, M.T menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi terkait hasil pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) saat ini adalah kurangnya koordinasi antar-stakeholders, yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholders lain yang terlibat dalam penyelenggaraan SPAM.

"Karena kurang koordinasi antar-para pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan SPAM tersebut, maka mengakibatkan adanya tumpang tindih program," kata Dirjen Cipta Karya ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).

Kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 tersebut akan berlangsung hingga 3 Juni 2022, dibuka secara resmi oleh Dirjen Sumber Daya Air, Ir Jarot Widyoko, dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya.

Dalam penjelasannya, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPAM, selain karakteristik penyelenggaraan air minum itu sendiri yang multi-stakeholders, juga karena sub bidang air minum, sesuai pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menyikapi karakteristik tugas konkuren tersebut, menurut Diana Kusumastuti, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan SPAM melibatkan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Pada bagian lain, Dirjen Cipta Karya mengemukakan ada beberapa permasalahan terkait air baku untuk air minum, sehingga hasil pembangunan infrastruktur SPAM tidak memberikan manfaat yang optimal, misalnya adanya air baku yang terbatas atau tidak memiliki sumber air baku, kemudian menurunnya kualitas air baku akibat pencemaran, serta ketersediaan air baku yang tidak merata antara satu wilayah administrasi dengan wilayah administrasi lainnya.

"Permasalahan lain misalnya unit air baku sudah terbangun, namun belum dimanfaatkan melalui pembangunan unit produksi dan unit distribusi beserta unit pelayanannya, atau unit produksi sudah terbangun, namun belum didukung unit air baku atau adanya kekurangan air baku. Artinya, kapasitas air baku kurang dari kapasitas SPAM," kata Diana Kusumastuti.

Bahkan terjadi di beberapa lokasi adanya idle capacity karena unit air baku dan unit produksi yang sudah terbangun namun belum dimanfaatkan unit distribusi dan pelayanannya sehingga belum dioperasikan secara maksimal.

Dirjen Cipta Karya mengingatkan agar di masa mendatang, perencanaan pembangunan SPAM yang meliputi unit air baku, unit produksi, distribusi, dan unit pelayanan, harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu kesatuan dokumen perencanaan, hal ini untuk memastikan infrastruktur SPAM yang dibangun dapat langsung dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.

Menurutnya, mulai dari penyusunan dokumen Rencana Induk SPAM, penyusunan studi kelayakan (FS), hingga penyusunan teknis terinci (Detail Engineering Design) harus dilakukan secara menyeluruh dan dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga dapat dihindari adanya inefisiensi dalam pembangunan, termasuk memastikan keandalan dan keberfungsian infrastruktur SPAM yang dibangun.

"Proses perencanaan harus disinkronisasikan sesuai dengan pentahapan kapasitas SPAM yang akan dibangun dan pentahapan penyerapan sambungan rumah di daerah pelayanan, hal ini untuk menghindari inefisiensi, tingginya biaya operasional SPAM yang berdampak pada kinerja keuangan pengelola SPAM dan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk terjadinya idle capacity," kata Diana Kusumastuti.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan dalam pembangunan infrastruktur air minum, ia meminta agar pembahasan perencanaan SPAM dilakukan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, mulai dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.

"Dukungan Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, baik melalui DIPA Ditjen Sumber Daya Air maupun Ditjen Cipta Karya, baru dapat dilaksanakan apabila perencanaan teknis SPAM secara keseluruhan sudah dibahas dan disepakati oleh setiap pihak sesuai tugas dan kewenangannya," kata Dirjen Cipta Karya menegaskan.

Pada akhir sambutan, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa kegiatan sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum merupakan wadah yang efektif bagi Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya untuk melakukan sinkronisasi pembangunan, baik sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan jadwal pelaksanaan pembangunan SPAM. Kegiatan sinkronisasi diharapkan dikoordinasikan di lapangan, sehingga program penyediaan air baku untuk air minum mampu mendorong setiap pihak untuk lebih berkomitmen terhadap pelayanan air minum. (ditam/yys)

Print Berita