Tim Pelaksana Program Pamsimas dan Koordinator Kabupaten (DC) Pamsimas Kabupaten Maros berfoto bersama dengan Bupati Maros HAS Chaidir Syam dan pimpinan dinas terkait seusai acara pertemuan evaluasi dan capaian Program Pamsimas di Kabupaten Maros dalam kurun waktu tahun 2014-2020.
Foto: Tim Pelaksana Program Pamsimas dan Koordinator Kabupaten (DC) Pamsimas Kabupaten Maros berfoto bersama dengan Bupati Maros HAS Chaidir Syam dan pimpinan dinas terkait seusai acara pertemuan evaluasi dan capaian Program Pamsimas di Kabupaten Maros dalam kurun waktu tahun 2014-2020.
Tantangan Program Air Minum Pamsimas di Maros: Masyarakat Desa Maunya Gratis

Maros - Masyarakat desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sangat mendukung dan antusias dengan adanya program bantuan Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sayangnya, untuk memperoleh pelayanan air minum program Pamsimas, masyarakat desa keberatan untuk membayar iuran air bersih.

Hal itu dikemukakan Koordinator Kabupaten (DC) Pamsimas Kabupaten Maros, Widyastuti, tengah-tengah berlangsungnya Rapat Evaluasi Program Pamsimas di Kabupaten Maros yang dipimpin Bupati Maros, HAS Chaidir Syam di Maros beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut antara lain membahas capaian dan rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih (air minum) dan sanitasi di wilayah kabupaten itu.

"Ada stigma negatif sebagian masyarakat terkait dengan program bantuan Pamsimas yang maunya selalu gratis. Ini menjadi tantangan pada program pemberdayaan seperti program Pamsimas," kata Widyastuti.

Ia menambahkan, salah satu tantangan lain dari program pemberdayaan Pamsimas di Kabupaten Maros adalah masih dijumpainya beberapa desa yang enggan menggelontorkan dana APBDes untuk membiayai pengembangan bidang air minum dan sanitasi di daerah tersebut.

Tantangan lainnya, kata Widyastuti, dalam hal penerapan iuran untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan serta keberlanjutannya program air minum Pamsimas, pengurus kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan kurang berhasil menerapkan iuran masayrakat pemanfaat air minum di atas cost recovery. Rata-rata, iuran air minum masyarakat selalu di bawah biaya operasional atau sama dengan biaya operasional.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Maros, M Alwi, melaporkan realisasi kegiatan program Pamsimas di Kabupaten Maros yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 di 54 desa/kelurahan, dengan menghabiskan total anggaran sebesar Rp 16,6 miliar.

Kondisi sarana air minum program Pamsimas yang dibangun di 54 desa, katanya, sebanyak 48 desa dengan kondisi "Hijau" atau sarana masih berfungsi dengan baik, kemudian program Pamsimas di lima desa berada pada posisi "Kuning" atau sarana berfungsi sebagian), dan ada satu desa sarana air minum terbangun tidak berfungsi sama sekali (status Merah).

"Pada tahun 2021 berjalan, program Pamsimas di Kabupaten Maros dilaksanakan di lima desa melalui program pamsimas regular dan desa melalui program Hibah Insentif Desa Pamsimas, dengan total biaya sebesar Rp 1.750.000.000," katanya.

Sementara itu dalam pengarahannya, Bupati Maros HAS Chaidir Syam mengapresiasi pelaksanaan program Pamsimas di daerahnya yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Program tersebut dalam upaya mendukung penyediaan layanan air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Maros.

"Tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan kegiatan program Pamsimas yang sudah terbangun. Pemda tidak menutup mata dan siap memberikan stimulan pembiayaan sebagai reward terhadap pemerintah desa dan pengelola Pamsimas yang berkinerja baik," katanya.

Bupati Maros menambahkan, program Pamsimas dilaksanakan melalui kolaborasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat desa. Untuk memacu kinerja pemerintah desa dan mendorong kreativitas pengelola sarana air minum Pamsimas, ia merencanakan untuk membentuk Tim Penilai KP-SPAMS.

"Pemda berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendorong penerbitan adanya aturan melalui Surat Edaran Bupati untuk prioritas program penyediaan layanan air minum dan sanitasi di desa-desa, sehingga sarana air minum terbangun dapat dikelola dengan sebaik-baiknya," katanya.

Bupati Maros mengharapkan pelaksana program Pamsimas di Kabupaten Maros dapat melaporkan semua hambatan dan permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga bisa ditemukan solusi untuk melakukan perbaikan di masa datang. (dit.am/yss)

Print Berita