Kasubdit Wilayah II Direktorat Air Minum mewakili Direktur Air Minum memberikan sambutan pada acara  Lokakarya Peminatan Program Hibah Air Minum TA2022 Gelombang II, Kamis (04/08/21)
Foto: Kasubdit Wilayah II Direktorat Air Minum mewakili Direktur Air Minum memberikan sambutan pada acara Lokakarya Peminatan Program Hibah Air Minum TA2022 Gelombang II, Kamis (04/08/21)
Pemda Didorong Manfaatkan Program Hibah Air Minum Untuk Perluasan SPAM

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memanfaatkan Program Hibah Air Minum (HAM) untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah terbangun. Program Hibah Air Minum adalah program terobosan dalam meningkatkan akses air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk pemberian hibah berbasis kinerja terukur (ouput based) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
"Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalalokasikan dana sebesar Rp900 miliar dalam Program Hibah Air Minum yang dapat dimafaatkan oleh Pemda untuk meningkatkan akses air minum kepada masyarakat khususnya para MBR," kata Kasubdit Wilayah I Direktorat Air Minum, Triyono Tulus Setiawan yang mewakili Direktur Air Minum Kementerian PUPR, Yudha Mediawan pada acara Lokakarya Peminatan Program HAM TA 2022 Gelombang II yang dilakukan secara video conference, Kamis (4/8/21).
Tulus juga menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam Program HAM sebesar Rp.4,25 triliun dan telah berhasil menambah cakupan layanan sebanyak 1,7 sambungan rumah yang telah dimanfaatkan untuk melayani 8,5 juta jiwa penduduk.
Koordinator Bidang Air Minum Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo menyampaikan bahwa adanya pandemi covid 19 membuat Pemerintah dan Pemda melakukan recofusing anggaran untuk penanganan pandemi. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran pembangunan SPAM baru untuk sementara dihentikan dan difokuskan pada pemanfaatan atau optimalisasi SPAM yang telah terbangun yang salah satunya melalui Program HAM.
"Program HAM merupakan salah satu bantuan pogram yang bersumber dari dana APBN yang masih dipertahankan untuk mendorong Pemda meningkatkan akses air minum, sehingga kami harap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Tirta.
Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka menyampaikan syarat utama untuk mengikuti Program HAM yaitu harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan.
"Selain syarat administrasi, Kab/Kota calon peserta juga harus memenuhi persyaratan teknis yang ditemtukan oleh Executing Agency yang dalam hal ini Kementerian PUPR," kata Putut.
Sementara itu Ketua CPUM HAM, Dian Suci Hastuti menyampaikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program HAM adalah memiliki kapasitas produksi tidak terpakai (idle capacity) dan daftar MBR calon penerima manfaat sesuai kriteria yang ditentukan. Selain itu Kab/Kota juga harus mengirimkan surat minat dan sudah memiliki atau bersedia membangun jaringan distribusi di wilayah MBR yang diusulkan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan CPMU Hibah Air Minum pada acara Lokakarya Peminatan Program HAM TA 2022 Gelombang II, Kab/kota yang berminat ikut dalam Program HAM AMK ada 154 Kab/Kota dan ada 99 Kab/Kota yang berminat mengikuti Program HAM AMD. Kab/Kota yang berminat harus melengkapi dokumen persyaratan sebelum tanggal 30 September 2021.
Hadir juga dalam acara ini Perwakilan Kepala Bappeda Pemerintah Daerah dan Direktur Utama PDAM/Perumda/Perseroda calon peserta Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2022. (Pspam/el/Dian)

Print Berita