Beberapa murid sekolah dasar di Desa Saubeba, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, sedang antri menggunakan fasilitas SPAMS program Pamsimas.
Foto: Beberapa murid sekolah dasar di Desa Saubeba, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, sedang antri menggunakan fasilitas SPAMS program Pamsimas.
Upaya Fasilitator Pamsimas Dalam Pembangunan SPAMS di Desa Adat Saubeba

Manokwari, Papua Barat - Kampung Saubeba di Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, merupakan lokasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) tahun 2019.

"Warga Kampung Saubeba masih sangat sulit untuk mendapatkan akses air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Sulitnya mendapatkan akses air minum berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS," kata seorang Fasilitator Pemberdayaan Pamsimas Kabupaten Manokwari, Ismail Sangadji, ketika menceritakan pengalamannya, awal pekan ini.

Kampung Saubeba dihuni 91 Kepala Keluarga (KK) atau 354 jiwa, dan lokasinya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua maupun angkutan umum dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari ibu kota kabupaten.

Menurut Ismail, proses pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) melalui program Pamsimas di Kampung Saubeba diawali dengan kegiatan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan, mulai dari IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi), penyusunan RPJM Kampung, pleno kampung, pengumpulan kontribusi masyarakat sampai dengan penyelesaian Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang memuat segala informasi yang terkait dengan masalah-masalah air minum dan sanitasi serta solusinya.

"Pelaksanaan kegiatan di kampung dikoordinasikan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Satuian Pelaksana yang beranggotakan berbagai elemen masyarakat dan difasilitasi Tim Fasilitator Masyarakat, sebagai pendamping masyarakat," katanya.

Menurutnya, masyarakat setempat cukup antusias dan menaggapi secara positif masuknya program Pamsimas yang merupakan jawaban atas kegelisahan warga masyarakat Saubeba, harapan serta keinginan yang selama ini untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan air minum untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ismail menambahkan, masyarakat Saubeba merupakan masyarakat hukum adat (MHA) yang memiliki tatanan sebagai satu kesatuan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Biasanya, masyarakat hukum adat mempunyai kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilyah, serta mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan.

"Antusiasme masyarakat hukum adat Saubeba cukup tinggi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pamsimas. Pembangunan SPAMS dikerjakan bersama-sama dengan melibatkan kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan program Pamsimas," katanya.

Ismail menjelaskan juga, proses pembangunan SPAMS di lokasi masyarakat hukum adat memiliki kesan tersendiri bagi seorang Fasilitator yang menjadi pendamping masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum adat, katanya, harus dijunjung tinggi agar tidak ada benturan dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Keberadaan hukum adat tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan warga masyarakat hukum adat. Misalnya sebelum pembangunan SPAMS dimulai, terlebih dulu harus dilakukan ritual upacara adat," kata Ismail Sangadji.

Tetua adat misalnya menyiapkan seekor babi atau seekor ayam untuk disembelih sebagai bukti pertanggungjawaban secara spiritualitas kehendak bersama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa; sebuah kepercayaan dan keyakinan yang masing dianggap sakral.

Ia menambahkan, seringkali Fasilitator harus menerima keberatan dari masyarakat terhadap hak ulayat atas tanah yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan fasilitas SPAMS.

"Mereka menganggap tanah tersebut sah milik adat yang dimiliki secara turun temurun. Tanah adat tersebut tidak bisa dilepas begitu saja kepada siapapun atau atas nama apapun, termasuk untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang demikian seringkali menjadi kendala dalam proses pembangunan Pamsimas di wilayah masyarakat hukum adat," katanya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya dilakukan musyawarah dengan melibatkan semua unsur yang terkait untuk menemukan jalan ke luar. Proses yang ditempuh biasanya melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat.

"Sebenarnya Fasilitator telah menyiapkan lampiran berita acara pembebasan lahan sebagai bentuk dari aturan yang mengikat bersama. Tetapi yang terjadi di lapangan, masyarakat hukum adat sangat terikat dengan keadaan yang sifatnya kepercayaan," kata Ismail menambahkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, juga selalu ada saja kendala, misalnya ketika ada kematian dari anggota masyarakat, yang menyebabkan semua kegiatan pembangunan program Pamsimas harus ditunda selama lebih kurang tujuh hari sebagai hari berkabung.

"Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan mengandung resiko tinggi, karena kami harus berhadaan dengan masyarakat, apalagi ketika terjadi kesalahpahaman. Namun kami selalu percaya dan yakin bahwa apa yang kami lakukan bagian dari perjuangan dan ibadah atas nama kemanusiaan dan demi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri," kata Ismail Sangadji.

Namun ia bersyukur, karena pada akhirnya masyarakat hukum adat menyadari bahwa air merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan semua orang dan sangat bermanfaat untuk seluruh warga kampung. (dit.am/yss)

Print Berita