Plt Bupati Kutai Timur H. Kasmidi Bulang ketika meresmikan Program Hibah air Minum Perkotaan untuk masyarakat kutrang mampu (masyarakat berpenghasilan rendah) di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur, Kaltim, pada tahun 2020 lalu.
Foto: Plt Bupati Kutai Timur H. Kasmidi Bulang ketika meresmikan Program Hibah air Minum Perkotaan untuk masyarakat kutrang mampu (masyarakat berpenghasilan rendah) di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur, Kaltim, pada tahun 2020 lalu.
Kementerian PUPR Beri Bantuan Program Hibah Air Minum Perkotaan Untuk Kutai Timur
Sangatta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan program sambungan air minum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Bantuan tersebut saat ini tengah dilaksanakan oleh PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur (TTBKT) dengan didahukui survei baseline yang sebelumnya telah ditentukan Kementerian PUPR pada awal Mei 2021 lalu. Sedangkan calon penerima manfaat program sambungan air minum tersebut berjumlah 1.565 kepala keluarga (KK).

Proses survei baseline merupakan tahapan verifikasi, yaitu memvalidasi calon penerima manfaat dari Program Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) dengan titik lokasi survei tersebar di 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Muara Wahau, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, dan Busang.

Menurut Direktur PDAM TTBKT, Suparjan, Rabu lalu (30/6/2021), tim survei telah melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat hibah dari pemerintab pusat melalui Kementerian PUPR tersebut. Pelaksanaan survei tetap dengan memperhatikan keselamatan kerja dan menjaga prosedur kesehatan sesuai aturan..

"Alhamdulillah bisa berjalan dengan tepat waktu. Sekarang tinggal menunggu berita acara survei baselinenya dan terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) Pemasangan," kata Suparjan.

Eksekusi lapangan dilakukan PDAM TTBKT di bawah koordinasi pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda). Termasuk berkomunikasi dengan Central Project Management Unit (CPMU), Provincial Project Management Unit (PPMU), Project Implementation Unit (PIU) dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

"Komunikasi intens terus kami lakukkan, termasuk dengan pihak Kementerian PUPR melalui Balai PPW Kaltim. Apabila dijumpai masalah, secara teknis dapat segera diputuskan bersama," kata Suparjan. (dit.am/yss)


Print Berita