Sri Mulyani Indrawati
Foto: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan: Perluasan Akses Layanan Air Minum Indonesia Meningkat

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa perluasan akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir sudah meningkat luar biasa, hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

"BPS mencatat, pada 2017, baru 62,75 persen masyarakat yang mendapatkan akses layanan sumber air minum, lalu pada 2018 angkanya naik menjadi 65,28 persen, dan pada 2019, kembali naik menjadi 84,91 persen," katanya seusai acara penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.

Tetapi Menkeu juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum puas, karena karena masih ada sekitar 15 persen masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses layanan air minum layak dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mencapai tagrget 100 persen akses air minum aman adalah dengan membangun SPAM Jatiluhur I.

Proyek SPAM, katanya, merupakan salah satu ikhtiar proyek infrastruktur yang sangat penting dan prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Menkeu yakin, benefit yang akan didapat setelah proyek selesai bakal jauh lebih besar dari ongkos pembangunannya.

"Kalau dilihat dari manfaat sosial dan ekonominya ini jelas luar biasa sangat besar. Dihitung internal rate of return versus economic and social rate of return pasti jauh lebih tinggi dari biaya proyek yang dikeluarkan," kata Sri Mulyani.

Karena itu, ia menegaskan, agar pelaksanaan proyek SPAM Jatiluhur I bisa dijaga tata kelolanya, disiplin pengerjaannya, terutama bebas dari tindak korupsi.

Proyek SPAM Jatiluhur akan memberikan layanan air minum layak dan berkelanjutan dengan sistem perpipaan bagi 380 ribu rumah tangga di lima wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Nilai investasi proyek dengan skema KPBU itu mencapai Rp 1,7 triliun, dengan masa kerja sama selama 30 tahun, yang terdiri atas 2,5 tahun masa konstruksi dan 27,5 tahun masa operasi. (dit.am/yss)

Print Berita