Foto suasana Rapat Teknis Pelaksanaan Program HAMP 2020 yang dilakukan melalui aplikasi online yang dipimpin Direktur Air Minum, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg dan diikuti beberapa Direktur PDAM dari seluruh Indonesia.
Foto: Foto suasana Rapat Teknis Pelaksanaan Program HAMP 2020 yang dilakukan melalui aplikasi online yang dipimpin Direktur Air Minum, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg dan diikuti beberapa Direktur PDAM dari seluruh Indonesia.
Program Hibah Air Minum TA 2020 Senilai Rp 570 Miliar

Jakarta - Program Hibah Air Minum Perkotaan (HAMP) TA 2020 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 126 kabupaten/kota di Indonesia seluruhnya mencapai sebesar Rp 570 miliar, dengan target out put 196 ribu sambungan rumah (SR) dan dapat melayani 980 ribu jiwa.

Selanjutnya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, akan memroses Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) berdasarkan surat kesediaan mengikuti program yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat.

Menurut Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg pada acara Rapat Teknis Pelaksanaan Program HAMP Tahun 2020 di Jakarta, Senin (8/6/2020), program HAMP adalah pemberian hibah kepada pemda sebagai insentif untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan pelayanan air minum di daerahnya.

Rapat teknis berlangsung melalui aplikasi pertemuan online, diikuti peserta dari beberapa daerah di tempat masing-masing. Peserta rapat di antaranya pejabat terkait dari Kemenkeu RI, pimpinan dari perusahaan BLU, BLUD, badan usaha jasa air, BUMD, BUMDes, pejabat di lingkungan Drektorat Pengembangan SPAM, Ketua CPMU Program Hibah Air Minum, pimpinan PDAM kabupaten/kota peserta program HAMP.

Direktur Air Minum mengharapkan semua pihak dapat menyusun rencana kerja yang lebih sistematis sehingga mendukung pelaksanaan Program HAMP 2020, dan memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur bidang air minum, khususnya dalam pencapaian target universal akses.

Ia juga mengingatkan, mengacu pada pembelajaran program HAMP tahun 2015- 2019, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

Salah satu di antaranya adalah, masih ada pemda yang belum melaksanakan komitmennya dalam mengalokasikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA APBD) setelah ditetapkan sebagai penerima program hibah.

“Hal lain, masih belum optimalnya pelaksanaan program di kabupaten/kota, yang berakibat tidak dapat dicairkannya secara penuh dana hibah yang sudah dialokasikan. Beberapa hambatan antara lain akibat terkendala proses pengadaan barang dan jasa, belum ada jaringan distribusi, pembangunan SR yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dan penerima manfaat tidak tepat sasaran,” katanya. (pspam/yss)

Print Berita